Rabu, 08 Desember 2021 - 12:20 WIB
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar telah menjalani mekanisme tahap pertama sebelum di bahas secara rinci ke tahap Panitia Khusus (Pansus).
Artikel.news, Makassar - Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar telah menjalani mekanisme tahap pertama sebelum di bahas secara rinci ke tahap Panitia Khusus (Pansus).
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut yaitu, Ranperda Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dua ranperda tersebut telah disepakati untuk di bahas ke tahap pansus DPRD Makassar.
Hal ini ditunjukkan usai digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang diagendakan dalam rangka Penyampaian Tanggapan/Jawaban Walikota Makassar Terhadap Pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD Makassar atas dua Ranperda tersebut, Rabu (8/12/2021).
Meski digelar terbatas, tak mengurangi pengambilan keputusan ranperda tersebut Rapat paripurna.
Sebagian Anggota DPRD Kota Makassar menghadiri rapat secara virtual yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali bersama Andi Suhada Sappaile.
Pemberian jawaban atas pemandangan umum ini dibacakan Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar mengungkapkan, saran dan masukan Anggota Dewan akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sependapat penempatan pos dan armada di setiap kecamatan. Namun harus dipastikan diantaranya ketersidaan lahan setidaknya 200 meter persegi" katanya terkait Ranperda Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Beliau juga membacakan jawaban atas permintaan penjelasan fraksi-fraksi DPRD Makassar terkait langkah kongkrit tanggap bahaya kebakaran dengan respon cepat yaitu dengan memastikan kesediaan 7 Markas Komando (Mako).
Diantaranya, berada di jalan Ratulangi, Kawasan GMTD, Wilayah jalan malengkeri, Kecamatan manggala serta Kecamatan Ujung tanah.
Sementara, menurut tanggapan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terkait Renperda Pokok-pokok Keuangan Daerah, dia menyampikam bahwa aturan pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas pemerintah kota Makassar sebagai pedoman teknis dalam
pengelolaan keuangan daerah.
"Upaya pencapaian PAD akan terus diperbaiki seiring dengan berkurangnya kasus covid-19 dan meningkatnya perekonomian daerah" pungkasnya.
- Dialog Membangun Kerukunan Umat Beragama, Camat Ujung Tanah Sampaikan Pentingnya Peran Kelurahan dalam Pembinaan
- DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Kelautan Nasional
- DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- Libatkan Kejati Sulsel, Sekda Pimpin Rapat Percepatan Proyek Strategis Nasional Bendungan Jenelata Gowa
- PDAM Makassar Ucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-79
- DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025
| Laporan | : | Jannah |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Dana Cadangan Rp24 Miliar PDAM Makassar di Sejumlah Bank Diduga Tak Melalui Prosedur Formal, Kejati Sulsel Genjot Penyelidikan
- Plt Dirut PDAM Makassar Segera Wujudkan Program Mulia: Target Awal 600 Pemasangan Air Gratis
- Pemerhati Publik dan Dosen FEB UMI Nilai Dana Cadangan RP14 M PDAM Makassar Bentuk Ketidakmampuan Direksi Mengelola Menjadi Lebih Produktif
- Kejati Sulsel Periksa Eks Direksi PDAM Makassar, Kasus Dugaan Korupsi Dana Cadangan
- Momen Idul Adha, PDAM Makassar Sembelih 12 Ekor Sapi dan Dibagikan ke Tenaga Cleaning Service, Outsourcing hingga Panti Asuhan
![Dana Cadangan Rp24 Miliar PDAM Makassar di Sejumlah Bank Diduga Tak Melalui Prosedur Formal, Kejati Sulsel Genjot Penyelidikan]()
-
