Artikel.news, Parepare -- Pembangunan jembatan kembar yang menyeberangi Sungai Karajae di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, ternyata belum mampu memberikan fungsi maksimal dalam mengurai dan mengurangi jumlah kepadatan arus lalu lintas terutama armada kendaraan truck tronton, trailer dan bus besar di Jembatan Sumpang Minangae.

Sejumlah anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Parepare telah turun langsung ke lokasi untuk melihat dan mencermati kondisi jembatan kembar dan jaringan jalan tersebut, dan menghasilkan kesimpulan sementara dinyatakan bahwa armada kendaraan yang bertonasi berat, lebar dan panjang belum dapat direkomendasikan untuk melintas.

Penegasan ini juga diutarakan Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Dinas Perhubungan Kota Parepare, H. Bakhtiar Syarifuddin, SE (HBS) usai melakukan kunjungan bersama di lokasi jembatan kembar Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Selasa (5/12/2023).

"Sebenarnya prediksi kita di FLLAJ dengan  dibangunnya jembatan kembar dan jaringan jalan itu, kita harapkan ada jalur transportasi alternatif bagi kelancaran pergerakan lalu lintas di seputaran Jembatan Sumpang Minangae, terutama armada kendaraan bus dan truk besar, panjang dan lebar. Sehingga beberapa ruas jalan yang ada dalam kota tidak lagi menimbulkan bangkitan yang berpotensi terjadinya kemacetan dan kesemrawutan," kata HBS.

Tetapi nyatanya, kata HBS, setelah jembatan kembar itu selesai diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada 23 Maret 2023, dan dinyatakan siap dilalui armada kendaraan, maka hari ini coba dilakukan on the spot atau kunjungan langsung di lokasi sebagai bahan analisa faktual untuk melakukan rencana rekayasa arus lalu lintas sebelum pemasangan rambu dan marka jalan.

"Namun karena berdasarkan hasil kajian kita terhadap jembatan kembar dan jaringan jalan yang tembus ke Jalan Swaka Alam Lestari tersebut hanya bisanya dilalui jenis armada kendaraan berukuran kecil dan ringan seperti minibus, jeep, sedan, dan pick-up," ungkap Alumni Pusat Penelitian SDM dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Jakarta.

HBS yang juga Anggota Komisi Penilai Amdal (KPA) Kota Parepare mengemukakan, beberapa argumentasi dan pertimbangan yang mendasari kesimpulan sementara itu, yang pertama bahwa jaringan jalan dari arah jalan melingkar yang melewati jembatan kembar dan sepanjang ruas jalan menuju arah Jalan Swaka Alam Lestari, Kelurahan Bumi Harapan itu medan jalannya cukup menanjak. Yang kedua armada kendaraan masih melewati beberapa titik akses jalan pemukiman penduduk. Dan ketiga diprediksi akan potensi terjadinya kesemrawutan dan kemacetan di perempatan Jalan Beringin, Jalan Nurussamawati, dan Jalan Swaka Alam Lestari yang dekat RSUD Andi Makkasau.

"Oleh karena itu, rencana pengalihan arus armada kendaraan bus besar dan truk bertonasi berat panjang dan lebar agar bisa melewati jembatan kembar itu, terpaksa untuk sementara kita tunda dulu, sambil memeriksa dokumen Andalalinnya," tegas HBS.

"Pembangunan jembatan itu masuk ke dalam kategori wajib menggunakan Andalalin karena termasuk ke dalam bangkitan tinggi. Kita mau lihat seperti apa hasil kajiannya," tandas Ketua  Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare ini.