Artikel.news, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, Rabu (30/7/2025).

Kunjungan ini dalam rangka koordinasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kunjungan Wakil Bupati Mamasa tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil. 

Pertemuan ini membahas secara detail target pendapatan daerah dan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa yang akan dituangkan dalam KUA-PPAS dan APBD.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar ini, Wakil Bupati Mamasa juga menyampaikan harapan agar bagi hasil pajak dari provinsi agar segera disalurkan ke Pemkab Mamasa. 

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menyampaikan apresiasi atas langkah koordinasi yang dilakukan Pemkab Mamasa.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” kata Ali Chandra.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, menekankan pentingnya koordinasi yang rutin dalam proses penyusunan anggaran daerah.

"Koordinasi seperti ini adalah momentum yang baik untuk menyamakan persepsi, terutama terkait target pendapatan dan program prioritas yang akan dimasukkan dalam KUA-PPAS dan APBD. Dengan begitu, kita bisa memastikan sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” jelas Murdanil.

Melalui koordinasi ini, diharapkan penyusunan KUA-PPAS dan APBD Mamasa dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulbar.(Rls)