Artikel.news, Mamuju - Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Aras, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan". 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Selasa (15/10/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sulbar Dr. Muhammad Idris, para bupati se-Sulawesi Barat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari Bank Indonesia, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Acara ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang dinamis dan menekan angka inflasi di wilayah Sulawesi Barat. 

Diskusi juga difokuskan pada upaya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi serta menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat, termasuk peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi bahan pokok, serta menjaga kestabilan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok. 

Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia menjadi poin penting dalam memastikan keberhasilan program-program yang dirancang untuk pengendalian inflasi.

Ketua Sementara DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Aras, menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Beliau juga menekankan bahwa DPRD siap memberikan dukungan penuh untuk kebijakan pengendalian inflasi melalui kerjasama lintas sektoral yang solid dan terpadu.

“Kami di DPRD berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, karena ini adalah isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kita. Pengendalian inflasi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat,” ujarnya.