Artikel.news, Polman - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Mitra Kerja Komis IX DPR RI Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal dalam melakukan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya dalam menekan angka stunting, Kamis (30/11/2023) di Gedung Rotan Polis, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Ketua Tim Kerja KB/KR BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Walfaidhin, SE, mengatakan, kegiatan Promosi dan KIE percepatan penurunan stunting merupakan tindak lanjut dari Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting, mengacu pada Perpres 72 Tahun 2021, BKKBN ditetapkan sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting dengan target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024. 

Selain itu, Menurut UU No. 52 Tahun 2009, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat pada umumnya, khususnya dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. 

Untuk itu dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran sehingga terwujud pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui diantaranya pengaturan kehamilan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

Walfaidhin mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak jangka panjang stunting pada generasi mendatang. Kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun-tahun yang akan datang akan semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan generasi kita dengan baik agar tidak masuk dalam kategori stunting.

“Sayangnya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka stunting yang tinggi, mencapai 35 persen, menempatkannya sebagai provinsi dengan angka tertinggi kedua setelah Nusa Tenggara Timur (NTT). Artinya, satu dari tiga anak di Sulawesi Barat mengalami stunting," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anak yang mengalami stunting pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun, rentan terkena penyakit komorbid seperti jantung dan hipertensi di masa dewasa. Oleh karena itu, perlunya perhatian khusus terhadap asupan gizi bagi ibu hamil dan bayi selama periode emas ini.

Walfaidhin menegaskan, Stunting harus dicegah pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini adalah periode kritis di mana asupan gizi bagi ibu hamil dan bayi sangat penting untuk mencegah stunting dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Dra Hj. Andi Ruskati Ali Baal yang hadir di hadapan ratusan warga masyarakat kecamatan Wonomulyo mengajak mengajak peserta untuk senantiasa memperhatikan perkembangan status gizi ibu hamil dan balita dalam program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Dalam sambutannya, Ruskati menekankan pentingnya penerapan pola makan dengan gizi seimbang selama masa kehamilan.

"Penting untuk memperhatikan 1000 HPK guna mengurangi jumlah anak stunting di generasi yang akan datang. Perbaikan gizi pada 1000 HPK merupakan investasi jangka panjang," ujar Ruskati.

Sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang menangani kesejahteraan rakyat, Ruskati menyampaikan keprihatinan terhadap tingginya angka stunting, terutama di daerah Wonomulyo. Ia menyoroti perlunya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan balita melalui pola makan yang seimbang.

Ruskati juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mencapai target penurunan stunting. Ia berharap agar program-program pencegahan stunting dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat masyarakat.

"Pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman tentang gizi seimbang dan pentingnya 1000 HPK sangat krusial. Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal bagi generasi yang akan datang," tambah Ruskati.