Artikel.news, Mamuju -- Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat menggelar forum diskusi publik dengan mengangkat tema "Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Prima Yang Berbasis Kearifan Lokal Guna Terwujudnya Pelayanan Publik di Jajaran Polda Sulbar Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Keadilan" tahun 2023, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan yang digelar di Aula Polda Marannu ini juga dihadiri Para Pejabat Utama Polda Sulbar, Wakapolres Jajaran Polda Sulbar, para Kasat Jajaran Polda Sulbar dan sejumlah tamu undangan lainnya.  

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Menpan RB Fedriyano Gazza Ramdha, Wakapolresta Mamuju AKBP Arianto, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Biro Organisasi Setda Pemprov Sulbar Subki, Kepala keasistenan Pencegahan Ombudsman perwakilan Sulbar Irfan Gunadi, dan Andi Rudi Fathir salah satu pemimpin redaksi.

Kapolda Sulbar dalam sambutanya mengatakan, forum diskusi pblik merupakan kegiatan dialog pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik dalam rangka transparansi dan efektifitas untuk meningktkan kualitas penyelenggara pelayanan publik sebagai tujuan dari reformasi nasional

"Kegiatan ini sebagai wujud pelayanan yang prima, cepat, muda, terjangkau, transpara, profesional dan berkeadilan merupakan keniscayaan dan kebutuhan dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Serta mensukseskan pemuihan ekonomi nasional dan masing-masing unit wajib memenuhi 14 komponen tersebut sehingga tercipta pelayanan prima yang di harapkan oleh masyarakat terhadap polri," ujar Kapolda.

Ia melanjutkan, pelayanan prima juga merespon dari harapan masyarakat terhadap negara dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah. Oleh Karena itu pelayanan publik merupakan wajah konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan masyaraat sehari-hari. Dan negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan.

"Sejalan dengan perintah bapak Presiden tersebut maka bapak Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya bahwa pelayanan publik tidak sekedar jargon saja, tapi kualitas pun juga perlu dicek," ucap Kapolda.

Lebih jauh dikatakan Kapolda, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik Polri untuk segera melakukan penyempurnaan untuk menginplementasikan hasil diskusi ini.

"Saya harapkan seluruh unit penyelenggaran pelayanan agar mematuhi 14 komponen standar pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kearifan lokal masin-masing. Termasuk kesediaan rekan-rekan pada satuan satker tingkat polda untuk membantu, baik di bidang pembinaan dan operasional untuk mendukung dan mensosialisasikan pelayanan {polri khususnya Polda Sulbar dan jajaran," kata Kapolda.

Terakhir Kapolda menyebut bahwa pihaknya meminta untuk memaksimalkan berbagai teknologi yang tersedia untuk mendukung peningkatakn kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kehandalan pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi. Serta memprioritaskan sarana dan prasarana untuk kaum rentan dan berkebutuhan khusus dengan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan kemampuan yang mendukung.

"Jaringan inovasi dalam bidang pelayanan kepolisian yang dapat memberikan solusi atas keterbatasan dalam pelayanan serta muda diakses oleh masyarakat," jelas Kapolda.