Artikel.news, Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulbar, sekaligus mengukuhkan forum kolaborasi pengawasan desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar, Senin (7/8/2023).

Workshop tersebut diikuti 59 desa, 21 kecamatan, dari enam kabupaten se-Sulbar. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengaku mengapresiasi workshop yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi. Hal itu dapat menjadi usaha untuk mendorong bagaimana tujuan melakukan usaha maksimal untuk tranformasi desa.

"Menyambut baik apa yang dilakukan BPKP untuk melakukan workshop, dengan sumberdaya yang dimiliki bisa digerakkan untuk sampai pada tujuan yaitu mengakselerasi dan mentransformasi kemandirian desa," kata Idris.

Ia menyampaikan, bahwa SDGs desa telah disusun menjadi sebuah paradigma bagaimana membangun desa dalam bentuk lebih terpadu.

"Masih banyak desa yang belum berkembang di Sulbar, salah satu kuncinya bagaimana melakukan perbaikan pengelolaan keuangan," lanjut Idris

Ia pun mendorong agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan skala prioritas seperti mengarahkan anggaran yang dimiliki untuk issu kebencanaan.

"Apalagi Sulbar sebagai daerah dengan indeks resiko bencana yang cukup tinggi, bagaimana kepala desa harus ada kesiapsiagaan terkait potensi bencana," ucapnya

Yang terpenting menurutnya, adalah bagaimana membangun kolaborasi dan sinergitas antara seluruh perangkat terkait. Pihaknya juga berharap peran serta seluruh kepala desa melakukan pengentasan empat plus satu masalah Sulbar .

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo, mengatakan, BPKP Sulbar memiliki dua peran pengawasan yaitu penjamin dan konsultasi. 

Dijelaskan, sebagai lembaga pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini termasuk desa.(rls)