Artikel.news, Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Evaluasi dan Persiapan Data Dukung Aksi HAM (BO4) dan penilaian kabupaten peduli HAM di Provinsi Sulbar, Kamis (16/3/2023).

Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkumham Sulbar ini dihadiri Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia ( Ditjen HAM ), Hajerati, dan seluruh OPD terkait di seluruh kabupaten dan provinsi Sulbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dirinya mengapresiasi rapat yang digelar Kemenkumham sebagai persiapan rencana Aksi periode BO4.

Menurutnya, pembahasan issu hukum dan HAM semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah literasi dan akses tekhnologi masyarakat semakin sadar hukum dan HAM. 

Untuk menciptakan kabupaten peduli HAM dibutuhkan instrumen hukum, dan pemerintah pusat bersama Kementerian Hukum dan Ham telah melakukan hal itu.

"Tujuan tersebut, untuk mendukung upaya percepatan pemenuhan hak masyarakat yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten,dan provinsi," kata Idris.

Diharapkan dengan begitu pemenuhan hak dapat dilaksanakan oleh seluruh kabupaten dan dibutuhkan sinergi bersama terutama dalam melakukan pelaporan. Melihat kondisi Sulbar terdapat empat kabupaten yang telah meraih predikat peduli HAM.

"Saya minta Mamasa dan Mamuju Tengah segera melengkapi, sehingga semua di Sulbar bisa mendapatkan predikat sebagai provinsi peduli HAM," kata Idris.

Tidak alasan, lanjut Idris setiap kabupaten tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengukur potensi pelanggaran HAM dibanding daerah lain Sulbar bisa berada di depan.(rls)