Artikel.news, Pasangkayu - Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus mendampingi Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu, Jumat (3/3/2023).

HLM TPID kali ini bertema "Sinergi Dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan".

Kegiatan ini dihadiri Oleh, Sekprov Sulbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar, Kepala Biro Ekbang, Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Sulbar, yang mewakili Pemkab se-Sulbar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Sejumlah OPD Provinsi Sulbar, TPID Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar,serta Kepala OPD Pemkab Pasangkayu.

Dalam Sambutannya Pj. Gubernur Sulbar, menyampaikan bahwa Perekonomian Sulawesi Barat mengalami fluktuasi tetapi masih tumbuh positif di tiga triwulan terakhir.

Pada Triwulan IV 2022, perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,53%. Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ekonomi terjadi pada kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Komoditas penyumbang inflasi Januari 2023, di posisi tiga besar, yaitu ikan cakalang, beras dan ikan layang. Dan hampir sepanjang tahun 2022 komoditas ikan segar menjadi penyumbang inflasi. 

Menurut Akmal Malik, penyebab inflasi salah satunya adalah Pemerintah tidak melakukan intervensi, pendataan dan pemetaan secara tepat terhadap produksi-produksi sehingga gatanya tidak pernah akurat.

"Saya minta setiap kabupaten harus memetakan, oleh karena itu. pemda Harus rajin intervensi produksi-produksi demi nilai tambah di daerah kita," pintanya.

Ia pun berharap agar setiap daerah harus punya produksi unggulan sesuai potensi SDA-nya. Ketika tidak memiliki SDM yang cukup, maka harus memilih salah satu program skala prioritas.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan "Pernyataan Komitmen Bersama" untuk mendukung dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber dari masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.(Bid. Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi)