Artikel.news, Mamuju - Sebelum hak Interpelasi DPRD Sulbar terhadap Gubernur Sulbar resmi bergulir, ternyata sebelumnya pimpinan DPRD Sulbar telah intens melakukan komunikasi dengan Gubernur Ali Baal Masdar namun tidak membuahkan hasil.

Wakil ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuriah pada sidang paripurna pengusulan hak Interpelasi dewan pada Senin (2/8/2021), menjelaskan bahwa pimpinan dewan telah melakukan komunikasi yang maksimal kepada Sekprov Sulbar Muh Idris dan Gubernur Sulbar. Namun hasilnya, gubernur tetap bersikukuh enggan menandatangani surat keputusan (SK) hibah dengan alasan yang tidak jelas.

Terakhir kata politisi partai Golkar itu, pimpinan DPRD Sulbar bertemu dengan Ali Baal pada 1 Juli lalu, pertemuan itu termasuk membahas dan mendesak agar segera menandatangani SK hibah.

“kita sudah berkali-kali menggelar pertemuan dan melakukan kordinasi dengan pak Gubernur, terakhir pada 1 Juli 2021. Saat hadir di DPRD juga beberapa kali kita tanya soal SK hibah ini, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya,” ungkap Usman Suhuriah.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua III Sulbar Abdul Rahim. Ia menegaskan, pihak DPRD Sulbar melalui komisi juga telah memanggil OPD terkait membicarakan soal hibah tersebut, namun mayoritas OPD menyebut hal itu tidak ada masalah tergantung Gubernur Sulbar.

“Komunikasi sudah kita lakukan berkali-kali, termasuk dengan pak sekda, pak Sekda juga sudah angkat tangan. Kami juga sudah sampaikan bahwa hibah yang bermasalah tolong dipisahkan agar tidak menggangu yang lain, namun tetap hasilnya nihil.”kata Sekretaris Partai Nasdem Sulbar itu.

Karena berbagai persoalan itu, Hatta Kainang sebagai penginisiator hak angkat menilai bahwa langkah DPRD Sulbar sudah sangat tepat. Gubernur harus menjelaskan secara resmi apa alasannya sehingga SK hibah tidak Ia tandatangani.

“pimpinan kayak pengemis saja, sering ke Rujab tapi diabaikan. Dengan OPD dan Sekprov Sulbar juga sudah dikomunikasikan tapi semuanya lepas tangan.”kata politisi Nasdem itu.

Pengusulan hak Interpelasi itu, mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Sulbar seperti fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan dua fraksi gabungan lainnya, kecuali fraksi partai Gerindra.

Fraksi partai Golkar melalui juru bicara DR.Marigun Rasyid menegaskan sangat setuju dengan pengajuan hak Interpelasi dewan itu, legislator asal Kab. Pasangkayu itu bahkan mengaku bahwa baru periode ini DPRD Sulbar memiliki keberanian alias punya taji.

“Saya amat setuju dengan hal ini, baru periode ini DPRD punya taji, hak Interpelasi ini wajar kita gunakan karena pak Gubernur menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan, semaunnya saja tanpa memikirkan kepentingan rakyat,” tegasnya.