Artikel.news, Polman — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri sekaligus membuka kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2021yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar di Polman, Jumat (9/4/2021). 

Pada kegiatan ini, hadir Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar dan seluruh kepada daerah di Sulbar. Selain itu, para Kepala OPD di Pemprov Sulbar juga ikut hadir.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bersinergi Dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” ini digelar selama 2 hari, 9-10 April 2021, dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader’s insight), dan talkshow.

Gubernur  Ali Baal Masdar dalam sambutannya menyampaikan, FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ali Baal menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, salah satunya dilakukan melalui digitalisasi di bidang sistem pembayaran. 

“Kami berkomitmen mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat, Budi Sudaryono, menyampaikan ada dua tugas Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun sistem pembayaran Indonesia di tahun 2025 sebagai peta jalan perkembangan sistem pembayaran ke depan. 

Ada lima fokus yaitu, pertama integrasi ekonomi keuangan internasional digitalisasi perbankan, interlink antara sintesis dan Perbankan tempat keseimbangan antara inovasi dengan protection dan terakhir integritas stabilitas serta penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam mendorong percepatan perluasan implementasi transaksi. 

"Pemerintah daerah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi transaksi non tunai di wilayah Provinsi Sulawesi Barat,” kata Budi Sudaryono.