Artikel.news, Mamuju - Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar meminta agar dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) lebih memprioritaskan program yang betul-betul mendesak dan memiliki manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu, wagub meminta agar semua Stakeholder membangun komunikasi yang intens dan melakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program.

Hal ini disampaikan wagub saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 yang dilaksakan melalui video conference, Rabu (24/2/2021).

Dalam forum tersebut, Enny menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar. Pertama, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian/lembaga dengan masing-masing OPD.

Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah  yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju baru baru ini.

Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD.

Keenam, segera rumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam arahannya menyampaikan tentang empat 
isu strategis wilayah Sulawesi Barat. Yaitu, belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan , infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi, dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah.