Artikel.news, Makassar -- Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah mengikuti Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKPD] 2022 secara virtual pada hari Rabu (24/2/2021). Acara ini dihadiri oleh semua perwakilan stakeholder termasuk intansi vertikal dan dari kementerian/KL. 

Menurut Usman, penyusunan RKPD seperti tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan/konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan. Makanya RKPD ini berlaku strategis untuk mengantar lahirnya rencana dan program pemda sesuai dengan ketentuan maupun perubahan dinamika lingkungannya. RKPD yang hendak disusun diharapkan dapat mendemonstrasikan dengan baik antara permasalahan publik dengan jenis kebijakan yang diputuskan dalam perencanaan.

Terdapat hal kontras di tengah penyusunan perencanaan dengan dua masalah utama ; yaitu pandemi Covid-19 yang memicu masalah ekonomi/kesehatan dan bencana gempa Sulbar tahun ini. Dua bencana yang muncul justru hadir di tengah kinerja pembangunan Sulbar berada pada posisi memprihatinkan. 

Data makro Sulbar seperti yang ditunjukan terakhir dengan pertumbuhan ekonomi minus (-2,42 %), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di angka 66,11, pengangguran terbuka 3,2 %,  tingkat kemiskinan masih tinggi di angka 11,5 %. Sementara tingkat ketimpangan pada angka 6,356. Angka-angka ini hampir seluruhnya mengalami peningkatan dengan laju makin mundur.

"Dibutuhkan kebijakan yang serius sehingga para pihak dituntut untuk menyiasati kondisi tersebut. Perubahan dinamika lingkungan yang tiba-tiba berubah, misalnya dampak bencana gempa tentu saja memerlukan perencanaan yang ekstrim berubah. Belum lagi memperhatikan tren kebijakan perencanaan anggaran yang masih lebih banyak terarah ke belanja operasional birokrasi dan hanya menyisakan belanja publik (belanja modal) pada angka 16 persen lebih dari keseluruhan asumsi APBD," jelas Usman.

Ia menambahkan, angka 16 persen lebih ini belum terdapat jaminan berapa dari angka tersebut diperuntukan untuk warga di garis kemiskinan sebesar 11,5 persen dari jumlah warga Sulbar. Belum sektor kesehatan, pendidikan, inprastruktur dasar, dan sebagainya.

Menurutnya, perlu dikawal bersama-sama agar perencanaan pembangunan di daerah 2022 ini akan taat azas oleh yang disebut azas partisipatif, keberlanjutan (hasil evaluasi sebelumnya) dan seterusnya. Selain menghindari kegagalan perencanaan karena keterbatasan jangkauan informasi, dan terutama karena faktor-faktor politis.