Artikel.news, Mamuju -- Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa Sulbar yang segera akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian bersama.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, mengatakan, hal tersebut terkait dengan timeline pelaksanaannya, lokasi pelaksanaan, wilayah yang akan disasar serta strategi yang akan digunakan. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut memang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dilaksanakan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan kebencanaan yang berlaku secara nasional.

"Dengan demikian, dalam prosesnya, pekerjaannya, dan bahkan evaluasinya adalah sedapatmungkin dijalankan berdasarkan strategi yang telah ditentukan. Hal yang ditentukan tersebut diantaranya adalah dengan melibatkan masyarakat," kata Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini, Sabtu (13/2/2021).

Ia menambahkan, ketentuan ini diatur secara tegas dalam pedoman pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Melaluu penegasan tersebut, maka perlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi mutlak adanya. 

"Perlibatan masyarakat dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ditunjukan untuk mendorong efek lanjut. Terutama karena warga yang terdampak langsung dengan sendirinya akan menerima dampak ekonomi. Seperti diketahui bahwa setelah gempa, warga di lokasi bencana menghadapi masalah ekonomi bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan," jelas Usman.

Selanjutnya, dengan melibatkan warga dalam kerja rekonstruksi akan mendapatkan dampak lain, yaitu masyarakat yang bekerja untuk kebutuhan rehabilitasi. Maka warga setempat tentu akan mengutamakan kualitas pekerjaan, selain lebih efektif dibandingkan dengan mendatangkan pekerja dari luar. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus konsisten dengan pertimbangan ini melalui pilihan pekerjaan yang sanggup dikerja sendiri oleh warga setempat. Kalau pekerjaan kontruksi yang tidak terlalu memerlukan teknologi dan membutuhkan tenaga ahli, maka pemerintah daerah perlu memikirkan untuk menggunakan pola swakelola atau padat karya.

"Lewat cara ini tentu pemda tidak akan banyak memilih cara kontraktual. Kita berharap dengan melibatkan warga sekitar dalam pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi maka akan sangat membantu nantinya.  Semoga pemerintah daerah tidak luput dari perhatian ini," tutup Usman.