Artikel.news, Mamuju - Pasca-gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo, Pemprov Sulbar melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pendataan gedung dan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial di Rujab Sekprov Sulbar, di Mamuju, Sabtu (30/1/2021).

Rakor ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi awal, hingga menyusun sebuah data yang basisnya sama. Sehingga tidak ada perbedaan data yang dimiliki kabupaten, instansi, dan provinsi.

"Karena ini merupakan level pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama, tapi berbeda di dalam menyampaikan informasi mengenai kerugian-kerugian yang muncul," kata Sekprov Muhammmad Idris.

Idris dalam pertemuan itu juga menyampaikan, sebelum rapat evaluasi yang secara rutin diselenggarakan, terlebih dahulu telah dilakukan duduk bersama untuk mendengarkan seperti apa gambaran kerugian yang ada di sektor infrakstruktur pemerintahan agar bisa membangun atau menyusun sebuah estimasi nilai dari kerugian yang dialami. Tujuannya adalah memiliki desain data untuk disempurnakan sampai pada waktunya.

“Dari cipta karya menyampaikan begitu pentingnya keberadaan kita karena sudah ada minimum atau quick assessment yang bicara mengenai nilai kerugian sekitar Rp780 miliar di luar dari apa yang sudah terlaksana pada saat tanggap darurat. Dan ini menjadi data yang bisa mempercepat dan sekaligus mengkonfirmasi dari kemungkinan yang dilakukan oleh kementerian PU yang sifatnya quick assesment. Poinnya yaitu mengidentifikasi, jangan ada data yang belum masuk atau adanya data ganda dan harus disiplin pada sektor masing-masing. Sehingga begitu dikonfirmasi sudah ketahuan bahwa ini yang paling terdampak," lanjut mantan Deputi LAN RI itu.

Perwakilan Kementerian PU bidang Cipta Karya juga mengatakan, untuk angka Rp780 miliar adalah angka sementara. Karena, dalam tafsirannya belum sampai pada perhitungan RAB. Karena itu, membutuhkan waktu jangka panjang. Masih ada beberapa bangunan yang belum masuk di dalam daftar.

"Khusus untuk infrastruktur jembatan, teman-teman di balai mengatakan dalam penanganan darurat sudah mengeluarkan hampir Rp9miliar. Dan itu dianggap sebagai perhitungan sementara untuk memulihkan kondisi," jelas Idris.