Artikel.news, Jakarta -- Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membela calon Presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan terkait adanya upaya pembusukan melalui politik identitas.

Jaziul Fawaid mempertanyakan soal instruksi Presiden Joko Widodo soal capres-cawapres tak gunakan politik identitas yang dianggap mengarah ke Anies Baswedan.

"Di mana politik identitasnya Pak Anies, di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham, meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, yang dilansir dari Kompas.com, Ahad (27/11/2022).

Dia pun mempersilakan siapa saja untuk melihat rekam jejak Anies Baswedan baik saat menjadi aktivis pendidikan hingga gubernur DKI Jakarta.

"Enggak ada (politik identitas). Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies," kata Jazilul Fawaid.

Apa yang dikatakan Jokowi, menurut Jazilul Fawaid, diperuntukkan bagi semua pihak. Namun, dirinya tidak akan menuduh kelompok lain menggunakan politik identitas.

"Itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita kan ingin Pemilu ini jadi ajang riang gembira, tidak ada politik identitas, sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain, termasuk ras dan hukum dan macan-macam," kata dia.

"Pertanyaannya soal Pak Anies, saya enggak lihat di mana politik identitasnya Pak Anies. Jangan hanya karena beliau orang Arab itu dianggap politik identitas, ya tidak bisa begitu juga," tandas Jazilul Fawaid.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para Capres dan Cawapres untuk tidak melakukan politik yang menyinggung SARA termasuk di dalammya politisasi agama dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, Senin, (21/11/2022).

"Apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan, jangan," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bangsa Indonesia sudah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat politik yang menyinggung SARA. Dampak tersebut berlangsung cukup lama.

"Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," katanya.