Artikel.news, Samarinda - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, dibiayai pemerintah pusat dan investor. 

Dia berharap pembiayaan pembangunan IKN tidak membebani masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim.

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi, dilansir dari Medcom.id, Selasa (5/4/2022).

Hadi menuturkan dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan Pemerintah Pusat hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor. Tidak dijelaskan dana patungan dari masyarakat.

"Mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial," ujar mantan anggota DPD RI i ni.

Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, kelapa sawit atau pengusaha di berbagai bidang lainnya.

"Di Kaltim terdapat 30 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan sekian ribu izin usaha pertambangan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi.

Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.