Artikel.news, Jakarta – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai jika pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sangat berat. Hal ini karena digelar secara serentak antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). 

Tambah berat lagi karena ada pelaksanaan pemilu kepala daerah atau pilkada yang berselang hanya dalam waktu singkat.

“Terus terang saja, saya menganggap Pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat berat ketika ditumpukkan antara pemilu presiden, pemilu legislatif dalam satu hari. Kemudian, beberapa bulan dilaksanakan pilkada serentak di 514 kabupaten-kota dan 33 provinsi, kecuali Yogyakarta," kata Doli saat diskusi virtual pada Senin (1/11/2021), dikutip dari Viva.co.id.

Maka itu, politisi senior Partai Golkar ini menilai pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus diurai. Dia pun mengusulkan ada pemisahan antara pilpres dan pileg. Dengan kondisi itu, hasil pemilu legislatif 2024 itu yang digunakan untuk pencalonan presiden.

“Tidak seperti sekarang. Yang sekarang ini kan nanti hasil Pemilu 2019 yang akan dipakai untuk pencalonan presiden. Jadi, bisa dikatakan sudah expired (kadaluarsa) aspirasi masyarakat untuk dikaitkan dengan pencalonan presiden,” ujar Doli.

Menurut dia, idealnya seperti dulu pernah dilakukan pilpres dan pileg secara terpisah seperti terakhir dilakukan pada 2014. Saat itu, pelaksanaan pileg pada bulan April dilanjut pilpres pada Juli. 

Pun, jika pilpres lanjut di putaran dua maka akan digelar bulan September dan pelantikan Oktober.

"Itu juga akan mengurangi keefektifan pelaksanaan pemerintahan, karena jarak terpilihnya presiden baru tidak terlalu lama,” katanya.

Oleh karena itu, Doli merekomendasikan sebetulnya bahwa memang harus dilakukan penataan ulang. Bahkan, ia setuju dilaksanakan pilkada serentak seluruh provinsi. “Tapi tidak waktu bersamaan dengan pileg dan pilpres," tuturnya.