ARTIKEL.NEWS, MAKASSAR - Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi menyoroti rencana Pj Wali Kota Makassar melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat ini.

Kata dia, lelang jabatan bukanlah sesuatu yang sangat urgent. Malah dinilai hanya buang-buang anggaran.

"Kalau sampai jadi (lelang jabatan), saya akan terus berteriak. Itu tidak boleh sebenarnya. Ini buang anggaran di masa pandemi," ujar Kasrudi, Selasa (5/1/2020).

Legislator Gerindra itu mengatakan, masih banyak persoalan yang lebih penting dibandinh lelang jabatan eselon ll, mulai kasus Covid-19 yang masih terus melonjak naik, hingga curah hujan yang tinggi yang berakibat banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar.

"Kami akan pantau dan memberi warning kepada Pemkot jika ingin melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat," tegasnya.

Kasrudi mengkhawatirkan, jika lelang jabatan dilanjutkan, maka berpotensi terjadi jual beli jabatan.

Padahal, kata dia, masyarakat sudah memilih pemimpin yang tepat untuk melanjutkan pembangunan di Kota Makassar, usai Pilwali Kota Makassar 9 Desember 2020.

Dengan begitu, Kasrudi meminta, lelang jabatan dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang terpilih. Mengingat, pelantikan kepala daerah terpilih rencananya akan berlangsung pada Februari mendatang.

"Nanti kasih Wali Kota terpilih lakukan lelang jabatan supaya visi misinya sama, jadi orang bekerja nanti yang terpilih bekerja sesuai visi misi wali kota Makassar terpilih," katanya.

"Kalau pun dia urgent tidak apa-apa untuk masyarakat untuk pelayanan, kalaupun tidak urgent saya pikir tidak usah dulu. tunggu Wali Kota terpilih punya visi misi lelang jabatan buang anggaran saja lagi, Wali kota terpilih nanti kan mau program-programnya bisa terealisasi jika programnya ingin terealisasi otomatis mempunyai kabinet atau bawahan sesuai visi misinya," lanjutnya.

Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 14 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Diantaranya, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.