Artikel.news, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kunjungan Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka membahas transformasi digital pemerintahan di daerah, Selasa (6/5/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Bappelitbangda Sulsel  Focus Group Discussion (FGD) terkait "Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik". 

Melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) serta Tim Peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dan BRIN. 

Diskusi difokuskan pada strategi peningkatan partisipasi publik melalui platform digital serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tim peneliti BRIN mengkaji berbagai aspek, termasuk tata kelola digital, kebijakan regulasi, infrastruktur, serta kesiapan SDM dan anggaran.

Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, berharap BRIN dapat berperan aktif dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan.

"Kami berharap agar BRIN dengan kapabilitas riset yang dimilikinya, dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk tools yang akan menjadi pedoman bagi IPPD dalam melaksanakan transformasi digital," kata Ristati.

Sementara itu, perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, menjelaskan bahwa Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks tersebut meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 dengan nilai 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.

"Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan  informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE," jelas Andi.

Jafung Prakom Ahli Muda yang juga Ketua Tim kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel ini juga menambahkan, penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan. 

"Tentu ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dengan telah adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang kita miliki," ucapnya.

Peningkatan indeks ini turut berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, hingga 81,74 (Memuaskan) Predikat A pada 2024.

Ia berharap, melalui kegiatan FGD tersebut akan lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN dalam upaya meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital.  

"Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, ke depannya kami juga berharap adanya sinergi yang positif dari seluruh pihak, termasuk OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan semua tingkatan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi yang sesuai Nawa Cita Presiden Prabowo," pungkasnya.(*)