Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Gelar Kegiatan Refreshment Bendahara

Artikel.news, Mamuju – Dalam rangka peningkatan kompetensi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju dan KPPN Majene menyelenggarakan kegiatan Refreshment Bendahara Tahun 2024, Rabu (25/9/2024).

Bertempat di Hotel Matos Mamuju dan dilakukan secara hybrid (offline dan online), acara ini mengundang 250 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dari berbagai satuan kerja di wilayah Sulawesi Barat.  

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyampaikan bahwa peran bendahara dalam pengelolaan keuangan negara sangatlah krusial. 

“Fungsi bendahara mulai dari menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, hingga mempertanggungjawabkan uang negara, adalah tulang punggung dari pengelolaan APBN di setiap instansi. Setiap rupiah APBN yang keluar dari kas negara harus dipertanggungjawabkan” ujarnya. 

Tjahjo menegaskan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus memiliki minat dan motivasi dalam bekerja untuk mewujudkan good governance. Hal ini berarti bendahara mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku seperti batas maksimal kas tunai, pemungutan dan penyetoran pajak, pengelolaan rekening, dan pembukuan kas. 

Lebih lanjut, Tjahjo Purnomo menekankan pentingnya kompetensi para bendahara. 

“Kompetensi bendahara perlu dibina secara berkelanjutan. Sejak tahun 2016, Ditjen Perbendaharaan telah menerapkan sertifikasi bendahara dan diberlakukan pada seluruh satuan kerja sejak tahun 2020,” katanya. 

Sertifikasi bendahara diiringi dengan berbagai program, termasuk penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi, dan e-learning yang bekerja sama dengan berbagai lembaga. Hal ini selaras dengan rekomendasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) agar Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan peningkatan kompetensi bendahara. 

Tjahjo Purnomo pada kesempatan itu juga mengingatkan bendahara satuan kerja untuk memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. 

“Uang persediaan itu mirip uang idle, sehingga saat ini dilakukan digitalisasi salah satunya dengan penerapan KKP. Transaksi dengan KKP lebih mudah. Banyak satuan kerja berharap agar porsi belanja KKP dinaikan menjadi 80%.” tegasnya.

Kegiatan Refreshment ini berfokus pada tiga tema utama dengan narasumber yang profesional di bidangnya, yaitu tema Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme UP disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) KPPN Majene, Heri Susilo; tema Pengelolaan Rekening Satker disampaikan oleh Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Hepy Yudha Hariyanto; dan tema Pengelolaan Kas & Mitigasi Temuan BPK disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, KPPN Mamuju, Rahmat. Acara ini dimoderatori oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Imam Saroni.

Melalui kegiatan Refreshment Bendahara ini, diharapkan memberi manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan kompetensi bendahara satuan kerja di wilayah Sulawesi Barat agar dapat menjalankan tata kelola keuangan satuan kerja dengan baik sehingga pelaksanaan APBN pada akhirnya memberikan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.