Artikel.news, Makassat – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Launching Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (29/6/2025).

“Festival ini menjadi momentum percepatan adopsi sistem pembayaran nontunai atau cashless di seluruh aspek pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Munafri.

Munafri menegaskan keseriusan pemerintah kota untuk menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Di Pemerintah Kota Makassar, hari ini ditekankan dengan sangat ketat seluruh proses pembayaran yang dilakukan secara cashless.

“Kami berharap apa yang dilakukan Bank Indonesia melalui QRIS ini menjadi dukungan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan,” jelas politisi Golkar itu.

Ia menjelaskan, berbagai layanan publik seperti PD Pasar, PD Parkir, terminal, hingga PDAM diarahkan untuk meminimalkan transaksi tunai demi transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Pembayaran-pembayaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus diminimalisir semaksimal mungkin agar tidak ada lagi pembayaran tunai.

“Ini bukan hanya untuk menghindarkan fitnah, tetapi juga mencegah potensi risiko lain yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Appi juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai kota kedua di Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival QRIS TAP.

“Ini adalah sebuah anugerah besar bagi kami di Makassar. Mudah-mudahan Makassar semakin menjadi kota yang melek digital, dan masyarakatnya siap menerima transformasi digital dengan baik,” lanjutnya.

Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan di Makassar diharapkan menjadi langkah akselerasi penggunaan QRIS secara luas, mendukung inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses digitalisasi berjalan optimal, termasuk dalam penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah.

“Kami berharap ini menjadi bagian dari progres tata pemerintahan yang lebih baik. Kami juga memohon terus diberikan bimbingan dan masukan agar seluruh proses pemerintahan terbackup sistem pembayaran digital yang kuat,” tutup Munafri.