Selasa, 30 Juli 2024 - 15:48 WIB
Dalam rangka melaksanakan fungsi Regional Chief Economist (RCE) di daerah, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat mempunyai beberapa agenda kegiatan, antara lain penyusunan laporan Asset Liability and Committee (ALCo) Regional periode data sampai dengan 30 Juni 2024.
Artikel.news, Mamuju - Dalam rangka melaksanakan fungsi Regional Chief Economist (RCE) di daerah, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat mempunyai beberapa agenda kegiatan, antara lain penyusunan laporan Asset Liability and Committee (ALCo) Regional periode data sampai dengan 30 Juni 2024.
Penyusunan laporan ALCo tersebut dilaksanakan melalui rapat level teknis, deputies, dan komite yang berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu di lingkup Sulawesi Barat termasuk KPPBC Pantoloan dan KPPBC Pare-Pare.
Adapun, rapat level komite ALCo Regional Sulawesi Barat periode data sampai dengan 30 Juni 2024 dilaksanakan secara hybrid di Kabupaten Majene.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, peran Kantor Wilayah DJPb saat ini tidak hanya sebagai Treasurer, namun memiliki peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), penguatan peran ini dilakukan seiring dengan komitmen Kantor Wilayah DJPb dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
Di samping itu, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat terlibat dalam pengendalian inflasi di daerah, yang sebelumnya konsep pengendalian inflasi daerah hanya hanya disentuh dari kebijakan sisi moneter oleh Bank Indonesia.
Sedangkan, konsep pengendalian inflasi daerah saat ini sudah mencakup kebijakan fiskal saat ini yang melibatkan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat sekaligus unit Kementerian Keuangan lainnya di daerah.
Sisi fiskal yang termasuk di dalamnya pengendalian inflasi secara jangka panjang melalui optimalisasi penyaluran APBN untuk mendukung Strategi 4K.
Strategi tersebut adalah mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif.
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan yang bertujuan menjamin kelancaran distribusi sehingga menurunkan biaya transportasi yang berdampak terhadap harga komoditas di Sulawesi Barat terkendali.
Laporan | : | Sapto |
Editor | : | Ruslan Amrullah |