Dr. Drs. Parman, MM.
Sekretaris Umum DPD HIKMA Parepare 

Gonjang ganjing tentang HIKMA yang diarahkan untuk mendukung calon dalam Pilkada perlu dikoreksi. Sebab berdasarkan anggaran dasarnya HIKMA itu adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik.

HIKMA ada bertujuan untuk melaksanakan kegiatan keluarga Massenrempulu dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya dan keagamaan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhoi Allah SWT. 

Mencerdaskan Sumber Daya Manusia keluarga Massenrempulu. 

Jadi, kalau ada warga HIKMA yang berkeinginan untuk berpolitik tidaklah menjadi masalah, silakan. Tetapi untuk mendapatkan dukungan HIKMA sebagai suatu lembaga perlu dipikirkan secara matang karena jelas sekali dalam AD/ART HIKMA dikatakan bahwa HIKMA tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik, makanya dalam kesempatan lain selaku Sekretaris Umum DPD HIKMA Parepare, saya pernah menyampaikan ke publik bahwa ada beberapa tokoh HIKMA yang punya potensi untuk bertarung di PILKADA Parepare tahun 2024. 

Tetapi hal tersebut bukanlah dukungan dari HIKMA, tetapi itu murni dari analisis saya selaku orang yang pernah aktif di Partai Politik. 

Menurut beberapa teori, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika HIKMA dibawa bawa ke dunia politik, antara lain bahwa konsekuensi potensial yang dapat terjadi adalah, yang pertama organisasi tersebut dapat kehilangan kredibilitas dan netralitas yang seringkali membangun reputasi berdasarkan netralitas karena warga berasal dari berbagai warna dan ada di mana mana. Di samping itu bahwa HIKMA akan kehilangan fokus pada tujuan sosial, kesejahteraan, pendidikan, atau isu-isu kemanusiaan. 

Kedua, ketika organisasi kekeluargaan (HIKMA) tersebut terlibat secara aktif dalam politik praktis, mereka akan kehilangan kredibilitas dan di mata publik atau warga mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dukungan dan kepercayaan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas organisasi dalam menjalankan misi aslinya.

Ketiga, polarisasi dan fragmentasi, keterlibatan dalam politik praktis dapat memolarisasi anggota dan warga HIKMA. 

Harus disadari bahwa isu-isu politik sering kali memecah belah, dan ketika organisasi seperti HIKMA mengambil sikap terhadap isu politik tertentu, ini bisa menyebabkan konflik internal serta kehilangan anggota yang mungkin tidak setuju dengan keputusan politik tersebut.

Keempat, risiko manipulasi dan eksploitasi politik yang berpartisipasi dalam politik praktis mungkin menjadi sasaran manipulasi oleh partai politik atau aktor politik yang ingin memanfaatkan reputasi dan jaringan organisasi untuk keuntungan politik mereka sendiri. 

Dalam konteks ini, penting bagi organisasi HIKMA untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan untuk terlibat dalam politik praktis dan menimbang manfaat potensial terhadap risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. 

Oleh sebab itu keterlibatan dalam politik harus dikelola dengan bijak agar tidak mengorbankan tujuan utama organisasi, atau jauhkan HIKMA dari persoalan dukung mendukung kalau yang mau didukung itu banyak dan berada di mana mana. 

Tetapi silakan warga HIKMA yang punya bakat untuk berpolitik untuk bekerja elektoral untuk mendapatkan dukungan warga. Wallahua’lam.