Oleh: Hasri Jack
(Penggiat UMKM Sulbar)

Sulawesi Barat adalah provinsi muda dengan potensi besar namun masih terkunci oleh tantangan struktural. Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK), ada harapan baru untuk tumbuh dengan membawa Sulbar melompat lebih tinggi melalui jalur investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan strategis.

Kemajuan suatu daerah tidak hanya bertumpu pada besarnya anggaran, tetapi lebih pada kemampuan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Sulbar harus menjadi tanah yang ramah bagi investor, baik nasional maupun global. Ketakutan akan resistensi sosial, birokrasi lambat, dan ketidakpastian hukum harus diubah menjadi kepastian regulasi, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Investasi adalah kunci akselerasi ekonomi jika dikelola dengan transparan, adil, dan berpihak pada rakyat.

Potensi sumber daya Sulbar sangat menjanjikan: nikel, emas, minyak, gas, dan batu bara; serta komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit. Wilayah lautnya luas, hasil ikannya melimpah, dan garis pantainya membentang lebih dari 600 kilometer. Namun semua itu tak akan bernilai tanpa dukungan infrastruktur yang menunjang arus investasi dan distribusi.

Oleh karena itu, SDK menaruh perhatian besar pada pembangunan pelabuhan ekspor, perbaikan konektivitas jalan antarwilayah, dan peningkatan kapasitas logistik. Sulbar juga membutuhkan kehadiran kantor Bea dan Cukai sendiri, agar ekspor tak terus bergantung pada provinsi tetangga. Tanpa itu, hasil ekonomi daerah terus mengalir keluar, dan Sulbar hanya menjadi lumbung tanpa pengaruh fiskal.

Fakta fiskal berbicara. PAD Sulbar pada 2024 ditargetkan Rp513,3 miliar, namun hingga Oktober, realisasinya baru Rp295 miliar. Padahal APBD nyaris Rp2 triliun, dengan lebih dari 85% masih ditopang dana transfer pusat. Ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi, dan rendahnya sumbangsih ekonomi lokal terhadap pendanaan pembangunan.

Salah satu sumber kebocoran adalah banyaknya perusahaan yang beroperasi di Sulbar namun membayar pajak di luar daerah karena NPWP tidak terdaftar di sini. Ini berdampak langsung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD. SDK harus menjadikan hal ini sebagai prioritas penertiban—dengan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, Kementerian Keuangan, DJP, dan OJK—agar setiap investasi benar-benar memberi dampak fiskal yang adil bagi daerah.

Namun tak kalah penting, jalan paling strategis ke depan adalah industrialisasi. Sulbar tidak bisa terus menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi harus dipercepat. Kawasan industri terpadu perlu dibangun, terutama di wilayah yang dekat dengan pelabuhan. Di sana, hasil tambang dan pertanian bisa diolah, diserap oleh industri lokal, dan menciptakan lapangan kerja.

Ketahanan pangan juga membuka ruang investasi besar. Dengan lahan pertanian yang luas dan laut yang kaya, Sulbar dapat menjadi lumbung pangan Indonesia Timur. Namun ini hanya akan terjadi jika didukung oleh pembangunan irigasi modern, pelabuhan perikanan, cold storage, dan sentra pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Visi besar ini hanya bisa diwujudkan jika seluruh elemen pembangunan disinergikan. Investasi bukan hanya urusan Dinas Penanaman Modal. Ini menyangkut peran aktif Dinas Perizinan, PUPR, Pertanian, Kelautan, ESDM, Lingkungan Hidup, hingga unsur hukum dan budaya lokal. Sinergi lintas sektor adalah syarat mutlak. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan.

Lebih dari itu, SDK perlu melakukan konsolidasi besar-besaran antarpemangku kepentingan. Dunia usaha lokal harus dilibatkan, bukan hanya jadi penonton. UMKM, koperasi, dan pengusaha daerah harus diberdayakan agar bisa naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok industri yang sedang tumbuh. Masyarakat pun harus menjadi mitra aktif, bukan hanya objek pembangunan. Proyek-proyek strategis harus mengedepankan dialog, transparansi, dan partisipasi warga agar investasi tidak menciptakan konflik, melainkan kemajuan bersama.

Jika PAD bisa dilipatgandakan dalam lima tahun, Sulbar akan lebih mandiri dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tapi itu hanya mungkin jika iklim investasi dibenahi secara menyeluruh—dengan regulasi yang pasti, birokrasi yang melayani, dan partisipasi yang bermakna.

SDK menyadari bahwa jalan ini tidak mudah. Akan ada tantangan, resistensi, bahkan konflik. Tapi seperti kata pepatah, kapal besar tak bisa berlayar di pelabuhan kecil. Sulbar harus melaut, menjemput investasi, dan membuka jalan baru bagi masa depan yang lebih cerah.

Karena takdir sebuah daerah bukan hanya ditentukan oleh letak geografis atau sejarahnya, melainkan oleh keberanian pemimpinnya mengambil langkah strategis demi kesejahteraan rakyatnya. Di tangan SDK, Sulbar punya peluang besar untuk tidak hanya berjalan, tetapi melompat jauh ke depan.