Dr. H. Parman Parid 
Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare 

Menilai kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid-Hermanto (TSM-MO) hanya dari 100 hari pertama adalah pendekatan yang terburu-buru dan tidak adil. Kepemimpinan yang membawa 18 program prioritas hasil dari "TSM-MO Mendengar" butuh proses bertahap, bukan keajaiban instan. 

Pemerintahan baru ibarat kapal besar yang baru berlayar—perlu waktu untuk menyesuaikan arah, mengatur ritme kerja, dan merapikan struktur dalam.

Seratus hari pertama seharusnya dimaknai sebagai masa konsolidasi: mengenali permasalahan di lapangan, menyusun ulang prioritas anggaran, serta memastikan birokrasi berjalan seirama dengan visi-misi baru. Memaksa semua program prioritas terlihat hasilnya dalam waktu singkat justru bisa melahirkan kebijakan tergesa-gesa dan tidak berkelanjutan.

Ambil contoh program seragam sekolah gratis—program ini tidak hanya soal membeli pakaian. Dibutuhkan validasi data siswa, mekanisme distribusi yang adil, kerja sama dengan penyedia lokal, serta pengawasan agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Jika dipaksakan hanya untuk memenuhi ekspektasi dalam 100 hari, maka potensi cacat dalam pelaksanaan akan sangat besar. Lebih baik program ini disiapkan matang dan terukur agar benar-benar meringankan beban orang tua siswa, bukan sekadar pencitraan politik sesaat.

Selain itu, beberapa program TSM-MO seperti layanan kesehatan gratis atau bantuan pendidikan bersifat lintas sektor dan membutuhkan penyesuaian regulasi, pengalihan anggaran, bahkan sinergi dengan pemerintah pusat. Ini bukan pekerjaan 100 hari, tapi proyek jangka menengah-panjang yang menuntut kesabaran publik.

Masyarakat yang kritis memang penting, tapi juga harus rasional. Memberikan ruang bagi Wali Kota-Wawali TSM-MO untuk menanam pondasi yang kuat justru lebih bijak ketimbang menghakimi terlalu cepat. Yang lebih penting dari kecepatan adalah keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Wallahu alam.