Artikel.news, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani di bulan September 2021 mengatakan bahwa dana abadi bidang pendidikan sudah mencapai Rp81,7 triliun. Bahkan, apabila dana tersebut ditambah dengan anggaran penelitian, perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan, dana abadi tersebut sudah mencapai Rp90 triliun.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto kepada Kontan mengungkapkan, dengan jumlahnya yang besar, pengelolaan investasi dari dana abadi tersebut akan ditempatkan di investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang.

Untuk instrumen investasi jangka pendek, ia mengungkapkan, bahwa akan menggunakan instrumen deposito berjangka. Sementara itu, untuk jangka panjang beragam pilihannya, seperti misalnya Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, pasar saham, penyertaan modal, dan instrumen lain sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ia juga menambahkan, risiko yang diperhitungkan oleh LPDP dalam pengelolaan asetnya adalah dengan memperhitungkan risiko investasi terkait dengan pasar dan produk, risiko kredit terkait counterpart dan issuer, dan risiko likuiditas.

“Baik likuiditas terkait produk investasi dan juga kondisi likuiditas LPDP, serta kami juga senantiasa memperhitungkan risiko terkait lainnya seperti risiko operasional dan kepatuhan, dan kami sudah melakukan benchmark praktik terbaik pengelolaan investasi dengan lembaga-lembaga terkemuka baik dalam maupun luar negeri,” ungkap Andin, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (27/12/2021).

Selama kebijakan ini berjalan, Andin mengungkapkan, dana abadi pendidikan disimpan atau ditanam dalam bentuk deposito, SBN, dan obligasi korporasi BUMN. “Dimana dalam proses transaksi dan operasional investasi kami dibantu oleh kustodian bank dan para mitra lembaga keuangan terkait,” katanya.

Dalam pengelolaan aset yang sejauh ini dikelola LPDP, Andin menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara swakelola, walaupun dari sisi tata kelola dan regulasi yang berlaku pihak LPDP dapat menggandeng manajer investasi.