Artikel.news, Mamuju - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi pada Senin (12/1/2026).

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan merupakan bagian dari pelaksanaan groundbreaking serentak pembangunan Sekolah Rakyat di 34 provinsi dengan total 104 lokasi di seluruh Indonesia.

Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok fakir miskin dan rentan di daerah. Di Sulawesi Barat, upaya ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Dinsos P3A dan PMD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Darmawati. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program nasional di bidang pendidikan dan penanganan kemiskinan.

“Sekolah Rakyat Terintegrasi ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin. Kami berharap sekolah ini dapat menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat,” ujar Idham Halik.

Ia menambahkan bahwa Dinsos P3A dan PMD Sulbar siap mendukung keberlanjutan program tersebut, terutama dalam aspek pendampingan sosial bagi peserta didik dan keluarga penerima manfaat.

“Ibu Plt Kepala Dinas, Darmawati, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar sekolah ini tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial dan pendidikan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.

Groundbreaking ini menjadi penanda dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat dan daerah.(Rls)