Artikel.news, Jatinangor -- Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka dan Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun bergabung bersama seluruh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia mengikuti rapat koordinasi (Rakor) nasional yang diadakan Kementerian Dalam Negeri selama empat hari, 27-30 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Rakor bertajuk Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian serta LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini mengumpulkan Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia untuk menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah menuju Indonesia Maju 2026.

Sekda Parepare Amarun Agung Hamka mengatakan, Parepare hadir mengikuti Rakor nasional membawa semangat kolaborasi, efisiensi, dan inovasi, untuk mewujudkan Parepare Terbaik, Sejahtera, dan Maju. 

Hamka, sapaan Sekda aktif mendokumentasikan kegiatan selama Rakor melalui akun media sosial Facebook (Fb) dan Instagram (Ig) pribadinya. "Hari Kedua Rakor Nasional di IPDN Jatinangor! Semangat baru menyala sejak apel pagi bersama Praja IPDN yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri. Dilanjutkan dengan pembahasan arah keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional 2026 bersama Bappenas, Kemenkeu, dan KemenPAN-RB," tulis Hamka di akun media sosialnya.

"Dari Parepare, kami siap menyelaraskan langkah — kesehatan, pendidikan, hingga digitalisasi layanan publik — agar sejalan dengan visi besar Indonesia Maju 2026. Balairung Rudini, IPDN Jatinangor
Sinergi pusat dan daerah, demi Parepare Terbaik, Sejahtera, dan Maju," lanjut Hamka.

"Hari Ketiga Rakor Nasional di IPDN Jatinangor. Pembahasan berfokus pada sektor-sektor kunci pembangunan: Perumahan rakyat, Koperasi & UMKM, Pekerjaan umum & infrastruktur, Pengelolaan lingkungan dan investasi Waste to Energy. Dari Parepare, kami berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan — melalui pengembangan UMKM digital, pengelolaan sampah terpadu, dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat," tulis Hamka, detail di akun media sosialnya.

"Semua sektor harus berjalan seirama, berpadu untuk kesejahteraan rakyat.
Karena pembangunan bukan sekadar proyek, tapi amanah untuk masa depan," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, penamaan kegiatan ini adalah Rakor karena berkaitan dengan instrumen pemerintahan secara langsung. Sekda dan Bappeda dinilai bukan pejabat politik lima tahunan, tetapi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menempati karier puncak di daerah mereka masing-masing. "Kita enggak istilahkan retreat, karena tidurnya bukan di tenda, dan kemudian kurikulumnya agak sedikit berbeda," kata Tito saat pembukaan Rakor di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini adalah realisasi dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025, saat retreat gelombang kedua kepala daerah. 

Saat itu, Tito menyampaikan pesan Prabowo untuk diadakan retreat khusus untuk Sekretaris Daerah. "Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya, retreat untuk Sekda Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia nantinya, di Magelang," ungkap Tito. 

Alasannya adalah Sekda sebagai ASN perlu mengetahui program yang dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk program prioritas nasional. Dasar tersebut jadi alasan Kemendagri mengumpulkan ribuan Sekda dan Bappeda untuk ditatar terkait program prioritas pusat. 

Dalam Rakor spesial selama empat hari ini, sejumlah menteri dan pejabat eselon satu hadir membawakan materi. Mereka menjadi narasumber untuk memberikan pemahaman terkait program prioritas nasional. "Maka kita undang narasumber-narasumber yang berhubungan dengan penyusunan itu (anggaran). Mulai dari ada Kementerian Keuangan, nanti Dirjen Perimbangan yang langsung mau datang," beber Tito.

Kurang lebih 22 lembaga/kementerian yang mengisi kegiatan Rakor. Beberapa di antaranya adalah Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).