Artikel.news, Parepare -- Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan-The Asia Foundation (TAF), bersama Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare kembali menggelar diskusi rutin terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan pengawalan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE).

Diskusi kali ini berlangsung di 72 Cafe, Jalan Mattirotasi Parepare, Sabtu (26/10/2024). Hadir dalam diskusi Direktur Pinus Sulsel, Syamsuddin Awing, Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, Ketua FKH Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin (HBS), beserta jajaran anggota FKH. 

Diskusi yang masuk dalam Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui 

Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK 4), Memperbaiki Kebijakan Anggaran untuk 

Perlindungan Lingkungan yang Responsif Gender ini mengerucut pada dampak dari program Alake di Parepare.

Ketua FKH, H Bakhtiar Syarifuddin (HBS) dalam kesempatan itu mengemukakan, dampak non fisik, terlihat pada mindset masyarakat yang sudah termovitasi untuk melakukan pemanfaatan anggaran Alake. Salah satu Kelurahan yang mensosialisasikan dengan baik program Alake ini adalah Ujung Sabbang. Ujung Sabbang diharap jadi motor penggerak bagi Kelurahan lainnya di Parepare. 

"Jadi perubahan perilaku sudah ada, tapi fisik belum optimal karena turbulensi anggaran di Parepare. Meski program Alake ini sudah ada MoU antara Pemerintah Kota Parepare dengan DPRD, namun terhambat karena masalah anggaran itu. Namun Parepare harus tetap jadi percontohan tidak boleh terhenti hanya karena anggaran," tegas HBS. 

HBS pun menekankan, FKH bersama Pilar Nusantara sepakat untuk terus bersinergi dan bekerjasama dalam memajukan pengelolaan ekologi di Parepare. 

Sementara Ibrahim Fattah menyoroti pengelolaan lingkungan seharusnya dimulai dari pencegahan dampak yang ditimbulkan. "Kita selalu bicara setelah ada dampak, misalnya banjir. Kenapa kita tidak berbicara bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan," imbuh Ibrahim.

Direktur Pinus Sulsel mengungkapkan, diskusi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas FKH di antaranya bagaimana menyusun strategi pengawalan Alake di Parepare. Kemudian merumuskan rencana aksi bersama dalam mendukung keberlanjutan Alake.

"Output yang diharapkan dari diskusi ini meliputi tersusunnya strategi pengawalan Alake Kota Parepare. Adanya rumusan rencana aksi bersama dalam mendukung keberlanjutan Alake," ungkap Syamsuddin. 

Alake di Parepare merupakan bagian pengintegrasian Pagu Indikatif Wilayah (PIW) yang terdiri dari indikator pengelolaan persampahan dan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Pada tingkat Kelurahan bukan hanya soal pemanfaatan dana untuk kegiatan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang didanai mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. 

FKH hadir menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas utama dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang bermanfaat secara ekologis. 

Sehingga diskusi rutin ini menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan tentang urgensi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, implementasi Alake diharapkan mampu menjadi penggerak bagi Kelurahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan kebijakan ekologi, seperti penghijauan, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan pelestarian kawasan hijau.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah