Artikel.news, Parepare - Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam menjadi pembicara dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2024, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Selasa (21/2/2023).

Di dalam forum, RSA, akronimnya, mengulas tentang kondisi APBD, dan masukan-masukan untuk rencana pembangunan Parepare yang lebih baik ke depan.

Rahmat menjabarkan tentang kondisi keuangan dalam APBD yang perlu distabilkan atau dinormalkan, pentingnya masterplan untuk mitigasi dan penanganan bencana, hingga angka kemiskinan yang perlu ditekan. 

Rahmat juga mengulas tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Parepare, dan Pagu Indikatif Wilayah (PIW) yang disebar ke seluruh Kelurahan di Parepare. 

Dia mengungkapkan, karena kondisi keuangan, PIW pada 2024 turun menjadi Rp3,1 miliar. Namun meski turun, kata dia, kekurangan PIW tertutupi dengan Dana Kelurahan yang nilainya Rp200 juta per Kelurahan. 

"Nilainya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya metode penempatan anggaran berbeda. Dan persamaannya, tetap mengacu pada hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan," kata Rahmat yang juga Ketua MD KAHMI Parepare. 

Rahmat menekankan, yang perlu difokuskan tahun ini adalah menstabilkan APBD. "APBD 2024 ini harus betul-betul stabil, normal. Kami masih menunggu hasil audit BPK, berapa utang riil Pemda, kemudian kita cocokkan dengan kondisi keuangan kita. Setelah itu baru dipikirkan mekanisme pembayaran utang yang sesuai dengan aturan," tegas Atto, sapaan akrabnya. 

Rahmat menegaskan, pentingnya menormalkan APBD ini agar pemerintahan selanjutnya tidak ada beban yang harus ditanggung. 

Selain soal stabilisasi APBD, Ketua Askot PSSI Parepare ini juga menyoroti masalah penanganan bencana khususnya banjir. Karena itu, dia berharap sudah ada masterplan drainase perkotaan dan masterplan penanganan banjir di Parepare pada 2024 

"Kenapa penting masterplan, karena kita tidak bisa minta dana ke pusat maupun provinsi kalau itu tidak ada. BBWS Pompengan Jeneberang tidak bisa bantu kalau tidak ada masterplan," ungkap Rahmat yang sudah dua periode menjadi Pimpinan DPRD Parepare.

Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini turut menyoroti masalah angka kemiskinan. Dia mengemukakan, angka kemiskinan Parepare tidak begitu bagus. Padahal seharusnya kemajuan pembangunan harus dibarengi dengan penekanan angka kemiskinan. 

"Bagaimana kita bisa menekan kemiskinan kalau porsi anggaran pada SKPD terkait yang berhubungan kesejahteraan masyarakat, kecil. Jadi tolong di-push anggaran ke SKPD yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat seperti Disnaker dan Dinas Perdagangan. Tingkatkan porsi anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat," tandas Ketua HIKMA Parepare ini.