Artikel.news, Mamuju – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar H Habsi Wahid menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyerahan surat keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (9/9/2025) malam.

Jalannya Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua II Munandar Wijaya dan Wakil Ketua III Abdul Halim.

Rapat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dan penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Suhardi Duka mengungkapkan, pihaknya telah menerima persetujuan DPRD Sulbar atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang telah disesuaikan dengan dua Ranperda tersebut. Namun, ia juga mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada rencana APBD 2026.

"Saya tadi juga sudah serahkan nota keuangan yang tadinya kita rencanakan Rp2,1 triliun, ternyata dengan kebijakan baru yang sesuai dengan penyampaian nota keuangan RAPBN, itu turun menjadi Rp1,6 sekian atau Rp1,7 triliun," ungkap Suhardi Duka.

Penurunan tersebut menyebabkan selisih atau kekurangan anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar. Suhardi Duka menyebut, hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang cukup drastis.

"Dengan kebijakan pusat yang tidak lagi memberikan DAK fisik, pengurangan DAU 16,5 persen dan DBH 74,6 persen. Jadi, memang berat bagi daerah," ungkapnya.

Dampaknya, kata Suhardi Duka, sangat terasa pada kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam menjalankan program-program pembangunan. Ia menyatakan dengan terbuka, berbagai program prioritas kemungkinan besar tidak bisa berjalan maksimal.