Artikel.news, Mamuju - Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama seluruh mitra kerja komisi III dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar tahun 2024.

Rapat dilaksanakan di ruang Komisi III DPRD Sulbar, Mamuju, Senin (21/4/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Usman Suhuriah dari Fraksi Partai Golkar.

Saat rapat, Usman Suhuriah menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya menyajikan laporan yang sistematis.

"Perlu standar penyampaian pelaporan. Sejumlah OPD belum sepenuhnya menyajikan pelaporan yang sistematis. Pelaporan yang standar setidaknya memuat antara lain ; capaian anggaran dan kinerja, capaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran dan kinerja, permasalahan pelaksanaan di lapangan," kata Usman. 

Ia menambahkan, juga perlu pelaporan tindaklanjut rekomendasi terdahulu baik di internal pemerintah daerah maupun dari DPRD, serta dari eksternal seperti BPK.

Bila sajian pelaporan evaluasi disampaikan sistematis maka, menurut Usman, pihaknya akan terbantu untuk membaca dengan baik kinerja OPD.  

"Ke depan ini perlu diubah agar penyampaian laporan OPD punya standar. Tujuannya agar cara kita sebangun dalam menilai dan menyusun rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah," pinta politisi dari Dapil Polman ini.

Rapat kerja ini berlangsung selama tiga hari, yakni dari Senin (21/4/2025) hingga Rabu (23/5/2025).

Pada hari Senin, OPD yang menyampaikan paparan terkait LKPJ gubernur di hadapan pimpinan dan anggota komisi III adalah Bapperida, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan.

Selain itu, masih ada beberapa OPD yang belum menyampaikan paparannya, yaitu Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Perumahan Permukiman dan Pertanahan.