Artikel.news, Mamuju - Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menggelar hearing dialog terkait peluang dan tantangan budidaya tanaman nilam di salah satu kafe di Mamuju, Rabu malam (5/1/2025).

Acara ini dihadiri oleh ratusan masyarakat, baik dari petani, mahasiswa, wartawan, pemerhati lingkungan, dan lainnya.

Turut hadir sebagai pembicara, Kepala Dinas Lingkungan Sulbar Zulkifli Manggazali, Kepala Kehutanan Sulbar Aco Takdir, Plt Kalaksa BPBD Sulbar M. Yasir Fattah, dan Kepala Bidang Perkebunan Sulbar Muliadi.

Saat menyampaikan materi, Munandar Wijaya mengatakan, prospek nilam saat ini semakin meningkat. Bahkan saat ini, semua masyarakat berlomba-lomba untuk menanam nilam. Bukan hanya petani, namun pejabat dan ASN pun sudah mulai menanam nilam.

Meski begitu, tingginya minat masyarakat menanam nilam mesti harus diwaspadai. Perlu dibuatkan regulasi agar penanaman nilam tidak merusak ekosistem dan tidak menimbulkan bencana seperti banjir atau longsor akibat perambahan hutan yang dilakukan secara ilegal.

Tak hanya itu, regulasi juga perlu dibuat agar komoditi nilam ini bisa dirasakan manfaatnya dan menjadi sumber pendapatan untuk petani, seperti taglinenya selama ini, “selamat tinggal kemiskinan”.



“Oleh sebab itu, melalui hearing dialog ini kita berharap ada masukan-masukan dari masyarakat apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan daerah yang kita cintai ini,” ujar Munandar

Munandar menegaskan bahwa pemerintah baik eksekutif dan yudikatif tidak sedikitpun berniat untuk melarang menanam nilam, namun perlu ada regulasi yang mengatur.

“DPRD maupun Pemerintah Provinsi Sulbar harus hadir merumuskan solusi untuk keberlanjutan budidaya nilam di Sulbar.  Saya tekankan, budidaya nilam di Sulbar tidak dilarang, justru harus diberikan support dan dorongan sehingga hasil nilam makin melimpah,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, lebih dari belasan masyarakat memberikan masukan, pandangan sekaligus pertanyaan kepada para pembicara, diantaranya menanyakan tentang peta kawasan hutan lindung, meminta pemerintah mencari solusi untuk inovasi penyulingan nilam agar tidak menggunakan kayu bakar lagi dan inovasi agar dapat meningkatkan pendapatan petani.

Terakhir, masyarakat membutuhkan regulasi yang jelas untuk menjaga agar harga nilam kedepan tidak naik turun. Kemudian adanya regulasi yang mengatur bagaimana cara penanaman yang benar, lokasi penanaman yang aman untuk menanam nilam yang tidak merusak lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Munandar berjanji akan segera mendorong pembahasan terkait regulasi nilam secepatnya di DPRD Sulbar. Supaya ada perhatian yang serius terkait regulasi dan perhatian kepada petani.

“Dialog ini kita laksanakan agar masyarakat bisa memberikan masukan kebijakan apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak merugikan masyarakat,” tutup Munandar.(*)