Artikel.news, Jakarta - Kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Barat yang menjadi sorotan publik di tengah kemiskinan ekstrim yang melanda Sulawesi Barat. Dengan secara terang-terangan merubah postur APBD Sulbar saat pembahasan APBD perubahan Sulawesi Barat dengan  mengalokasikan anggaran untuk pembelian bibit sukun, durian  dan pisang secara ugal ugalan. 

Kedatangan aliansi OKP dan mahasiswa Sulawesi Barat yang diwakili oleh Ketua Badko HMI Sulselbar Muh Ahyar dan ketua DPD GMNI Sulawesi Barat Nur Alam untuk mengadukan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin ke Inspektorat Jenderal Kemendagri di Jakarta untuk segera melakukan penelusuran atau audit.

Mereka juga berharap Mendagri Tito Karnavian mengganti bapak Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan menggantikan dengan orang yang lebih berkompeten dan yang lebih berintegritas.

"Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan ke Inspektorat Kemendagri untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Barat Karena kebijakannya yang mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengadaan bibit pertanian di tengah kemiskinan ekstrim yang melanda. Mengalihkan APBD pokok untuk pembayaran tanah masyarakat di Bandara Tampa Padang ke pengadaan bibit, dan penggunaan ajudan dan tenaga ahli yang berlebihan serta sikap nya yang sangat arogan," Kata Nur Alam, Kamis (5/9/2024).

Sementara Muh Ahyar mengatakan, kehadiran di Inspektorat Kemendagri adalah bagian dari rangkaian perjuangan dan perlawanan  OKP se-Sulawesi Barat atas keresahan masyarakat dengan kebijakan Pj Gubernur.

"Kami OKP sudah melakukan aksi berjilid-jilid, dan mengirimkan surat aduan yang dikirim melalui website pengaduan Kemendagri, namun belum cukup. Sehingga kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Irjen Kemendagri hari ini bahwa Pj Bahtiar Baharuddin telah mengambil kebijakan yang salah dalam pemerintahannya," ucap Ahyar.  

"Saya kira Kementerian Dalam Negeri tidak kekurangan orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang berintegritas yang bisa diberikan tugas untuk menjadi Pj gubernur di daerah-daerah, terkhusus daerah kami Sulawesi Barat ini adalah daerah yang membutuhkan perhatian khusus," tambahnya. 

Lebih lanjut Ahyar mengatakan, bahwa program di APBD pokok diubah ke sana kemari untuk pengadaan bibit sukun yang sama sekali bukan komoditi andalan dari masyarakat Sulbar. Yang parahnya lagi salah satu anggaran yang dialihkan adalah anggaran yang ada di dinas perkim, untuk membayar utang pemprov terhadap masyarakat Tampapadang yang telah digunakan lahannya bertahun-tahun untuk bandara. 

"Belum lagi beasiswa untuk OKP dan pemuda tidak diperhatikan sehingga kuotanya berkurang. Intinya Pak Bahtiar ini tidak faham mengelola pemerintahan daerah," pungkasnya. 

Aliansi mahasiswa dan OKP se-Sulawesi Barat meminta Kemendagri untuk mengatensi hal tersebut agar Sulawesi Barat dapat lebih maju kedepannya. 

Namun jika upaya upaya ini tidak mendapatkan perhatian dan respon, maka Senin (9/9/2024) mendatang, maka mereka akan melakukan aksi di depan Kemendagri yang didampingi PB HMI dan DPP GMNI.