Artikel.news, Mamuju - Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat Usman Suhuriah menghadiri undangan rapat koordinasi akselerasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sulbar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Kamis (5/9/2024).

Dihadiri para bupati se Provinsi Sulawesi Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten.

Dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah menyampaikan sambutan. Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah.

"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan cerminan dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan-temuan yang tertuang dalam LHP harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas kinerja kita. Oleh karena itu, penyelesaian tindak lanjut LHP BPK merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjadi suatu keharusan," kata legislator Golkar dari Dapil Sulbar III tersebut.

Usman menerangkan, sejatinya DPRD memiliki fungsi kontrol/pengawasan, yaitu mengontrol/mengawasi jalannya pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas, kewenangan, dan haknya. Pengawasan DPRD adalah bersifat democratical-political, artinya kepentingan publik sebagai pedoman dan tolak ukur pengawasan, sehingga DPRD berperan sebagai political market place.

"LHP atas kinerja pemerintah daerah berguna bagi DPRD untuk menilai/mengevaluasi kinerja pemda dilihat dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pencapaian kegiatan, program, dan fungsi satker serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan guna kesempurnaan kegiatan, program, dan fungsi," ujar politisi Parta Golkar ini.

Sebagai wakil rakyat, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal tindak lanjut LHP ini. Pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif agar rekomendasi BPK dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. 

"Kami juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti LHP BPK. Namun demikian, saya juga mengingatkan bahwa penyelesaian tindak lanjut LHP BPK bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan," pungkasnya.(Arlin)