Artikel.news, Makassar - Para tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat berharap agar organisasi yang menghimpun para pejuang pembentukan Sulbar yang saat ini untuk sementara bernama Kaukus Pejuang Sulbar bisa menjadi lembaga resmi, memiliki akta notaris dan juga tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini mengemuka saat diskusi panel dengan menghadirkan para tokoh pejuang pembentukan Sulbar, para mantan Gubernur Sulbar, dan juga sejumlah pejabat di Sulbar yang masih aktif di Hotel Novotel Makassar pada Sabtu (27/4/2024).

Kegiatan yang digelar oleh Kaukus Pejuang Sulbar ini bertema "Rembuk Strategis Dalam Rangka Menyongsong Dua Dekade Lahirnya Provinsi Sulbar."

Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang hadir sebagai pembicara pada diskusi ini menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan lembaga resmi Kaukus Pejuang Sulbar tersebut.

"Tentu kami akan nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh rencana itu. Apakah namanya nanti kaukus, forum, majelis, atau apapun yang disepakati oleh para tokoh pejuang, silakan saja didiskusikan lebih lanjut. Kami akan support dari sisi kebijakan dan kewenangan yang kami miliki," jelas Idris.

Salah satu tokoh pejuang pembentukan Sulbar yang hadir, Hamzah Hapati Hasan, mengatakan, lembaga resmi sangat dibutuhkan agar lembaga tersebut memiliki kekuatan dan pengakuan serta bisa bekerja sama secara resmi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk dengan pemerintah.

"Memang harus dalam bentuk lembaga resmi Kaukus Pejuang Sulbar ini. Agar bisa memiliki kekuatan dan memiliki taring karena diakui sebagai lembaga resmi di daerah maupun negara," ujar Hamzah yang merupakan mantan Ketua Pansus Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulsel pada tahun 2004 silam.

Hamzah menambahkan, untuk menambah kekuatan dan daya dobrak lembaga itu, maka harus pula didukung oleh suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan kultur politik.

"Tiga hal ini harus ada dan saling mendukung. Suprastruktur politik adalah para birokrasi penentu kebijakan, infrastruktur politik adalah para tokoh politik yang memiliki kekuatan melalui partai. Lalu keduanya harus dilengkapi dengan kultur politik. Jika semuanya sudah saling melengkapi, maka visi misi dan semangat pembentukan Sulbar serta mimpi akan Sulbar lebih baik tentu akan bisa kita capai." jelas mantan Ketua DPRD Sulbar pertama ini. 

Selain Hamzah, yang hadir sebagai pembicara, di antaranya Ketua Komisi Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar Rahmat Hasanuddin, Gubernur Sulbar periode 2006-2016 Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar periode 2017-2022 Ali Baal Masdar, Prof Basri Hasanuddin (mantan Rektor Unhas dan Dubes RI di Iran), Jamil Barambangi (mantan Kadis Pendidikan Sulbar).

Diskusi ini dimoderatori oleh mantan aktivis muda saat perjuangan pembentukan Sulbar yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim.