Artikel.news, Jakarta — Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan, Sulbar termasuk 4 Provinsi yang paling awal merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui Perda 19 tahun 2021. 

Adapun rakor ini dilakukan agar OPD dalam menjalankan rencana aksi perkebunan sawit di daerah dapat lebih maksimal.

Prof. Zudan menyebutkan, luasan perkebunan sawit rakyat di Sulbar 108 ribu hektare dan luasan sawit dibawah perusahaan 72 ribu hektare. Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama, yakni terkait sengketa lahan serta harga TBS Sawit yang masih cenderung fluktuatif

Selain itu, Sulbar perlu merapikan data perkebunan sawit termasuk para petani sawit. Serta mendorong program peremajaan sawit untuk meningkatkan produktifitas TBS kelapa Sawit dan pendapatan petani dapat lebih meningkat.

Meningkatnya produksi sawit, akan berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sawit yang diperoleh.

“Yang menyenangkan, mulai 2023, DBH Sawit mulai diberikan dan sudah tersalur di Desember 2023. Dan kami berharap 2024 penyaluran dapat lebih cepat agar dapat dioptimalkan,” ungkapnya.

Menurut Zudan, DBH Sawit sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi 80 persen digunakan untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat khususnya bagi petani sawit. Oleh karena itu, ia berharap pengelolaan DBH Sawit segera direalisasikan.