Artikel.news, Mamuju - Wakil ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuriah menginginkan Provinsi Sulbar pada tahun 2045 menjadi provinsi dengan daya saing tinggi. Ini sesuai perencanaan jangka panjang daerah dengan indeks daya saing tinggi di kawasan Sulawesi. 

Berdasarkan ini, Sulbar punya potensi untuk mempercepat perolehan status daya saing tinggi, di mana seluruh daerah-daerah diharapkan memiliki status tersebut di tahun Indonesia emas 2045.

Politisi partai Golkar Sulbar ini mengatakan, syarat bagi Sulbar untuk mencapai status dengan daya saing tinggi lebih cepat menuju tahun 2045, pintu masuknya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari kisaran saat ini hingga mencapai 7 %. 

Pertumbuhan tersebut harus meningkat dengan grafik naik dan tidak lagi bergerak turun di bawah 7%. Pertumbuhan harus benar-benar dipacu oleh fiskal bisnis masyarakatnya, bukan lagi semata disebabkan belanja pemerintah dan pemerintah daerah. 

Diketahui pendapatan perkapita penduduk Sulbar baru sekitar Rp. 32,12 juta/tahun atau sekitar 2,6 juta/bulan. Angka itu masih sangat rendah di bawah rata-rata nasional sebesar 56 juta/bulan atau setara 4,7 juta /bulan. Bila ingin menaikan ke angka pertumbuhan ekonomi murni daerah ke atas 7 %, maka pendapatan perkapita penduduk harus naik tiga kali lipat hingga mencapai pendapatan rata-rata penduduk sebesar 8 juta rupiah/bulan. Kenaikan ini dihitung 15 tahun ke depan. Harus naik 3 kali atau 4 kali lipat karena ambang batas wilayah berdaya saing layaknya berpendapatan di atas rata-rata nasional.

Menurut Usman Suhuriah, untuk merealisasikan tujuan tersebut, Sulbar harus searah dengan perencanaan nasional RPJPN 2025-2045. Daerah ini harus ikut melakukan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola. Sulbar harus menemukan kebijakan dan keputusan bagi ketiga bidang ini sebagai bentuk landasan transformasinya.

Merunut dokumen perencanan nasional, ada tiga arah pembangunan dengan tiga transformasi dan dua landasan transformasi meliputi ; *transformasi sosial* ; Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif. 

*Transformasi tata kelola ;* regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif.

landasannya ; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia* meliputi ; hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial. Stabilitas ekonomi makro. 

Ketahanan sosial, dan ekologi. ekonomi ; Iptek, Inovasi, Produktifitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau , transformasi digital, integrasi ekonomi domestik-global, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Berdasarkan ini, Sulbar yang kita kehendaki menjadi daerah dengan daya saing tinggi, oleh ketiga arah pembangunan nasional harus seadaptif mungkin. karena hanya cara itu cita-cita pertumbuhan kita bisa tercapai dan saat yang sama dukungan kabijakan nasional bakal berpihak ke Sulawesi Barat," kata Usman Suhuriah.