Artikel.news, Mamuju - Usai rakor bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Kabupaten Polman, Bupati mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengkonfirmasi dalam rakor yang turut dihadiri gubernur serta para bupati  se-Sulbar, telah diterima penyampaian dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, yang menghadiri langsung pertemuan tersebut, bahwa Kabupaten Mamuju kembali meraih peringkat tertinggi se-sulawesi barat dalam Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK.

Bahkan juga mengalahkan beberapa daerah di Indonesia sebab telah meraih penilaian di atas rata-rata pencapaian nasional. Lebih istimewa, pencapaian ini adalah tahun kedua Pemkab Mamuju meraih hal yang sama, setelah tahun sebelumnya juga menjadi yang tertinggi di sulbar.

"Hari ini saya berada di Polman bersama gubernur, ketua DPRD provinsi dan seluruh bupati se-sulawesi barat, dalam rangka mengikuti rakor bersama dengan pimpinan KPK yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK ibu Lili Pintauli Siregar. Alhamdulillah di takor tadi Ibu Wakil Ketua menyampaikan, bahwa Kabupaten Mamuju keluar sebagai kabupaten yang meraih peringkat MCP KPK tertinggi di antara semua kabupaten di Sulbar, bahkan beberapa daerah di Indonesia," ungkap Sutinah, Selasa (5/4/2022)..

Ditambahkan, hal tersebut adalah pencapaian yang terbilang luar biasa sebab MCP merupakan aplikasi/dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Olehnya, Sutinah akan menjadikan predikat yang telah diraih sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan di tahun mendatang.

"Terima kasih untuk seluruh Jajaran Pemkab Mamuju atas pencapaian ini. Terutama kepada seluruh OPD yg menjadi 8 area penilaian MPC KPK, Kerjasama yang baik dan kompak tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula dan tentunya ini akan bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu MAMUJU KEREN," Tutup Sutinah Suhardi.

Adapun delapan area penilaian MCP meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Delapan area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. Setiap area intervensi kemudian diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi KPK secara berkala.(Diskominfosandi)