Artikel.news, Mamuju - Seleksi Komisioner KPID Sulbar jangan sampai sarat dengan kepentingan politik, khususnya mereka yang berada di Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulawesi Barat Busman Rasyid. Seharusnya, katanya, komisioner KPID mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan di bidang penyiaran serta mereka yang bertindak independen.

Dari sejumlah nama yang ditelah lolos yang akan masuk tahap fit and proper test, dan selanjutnya ke Komisi I DRPD Provinsi Sulawesi Barat disinyalir mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan para politikus. Bahkan hanya ada satu nama yang punya latar belakang media, ungkapnya.

Busman menyebutkan bahwa proses seleksi KPID harusnya mengakomodir keterwakilan media sebagai penyeimbang kepentingan para politisi yang saat ini sudah mulai tercium adanya bagi-bagi jatah.

"Dugaan adanya pembagian jatah proses rekrutmen Komisioner KPID Sulawesi Barat menambah catatan ketidak percayaan publik terhadap proses seleksi KPID, untuk itu kami dengan tegas menuntut Komisi I DPRD Sulawesi Barat untuk berprilaku jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkhusus dalam proses seleksi KPID," Katanya, Selasa (21/12/2021).

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa KPID kedepannya harus diisi oleh orang-orang memiliki pengalaman kerja di bidang media.

"Kita tidak ingin KPID ini di isi oleh boneka politisi, yang hanya menjalankan perintah oknum-oknum memuluskan niatan busuk didalam KPID, komisioner harus betul-betul menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penyiaran di Sulawesi Barat," tutup Busman.