Artikel.news, Mamuju - DPRD Sulbar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar atas pandanagn Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD-P tahun 2021 di tenda darurat kantor sementara DPRD Sulbar Selasa, (28/09/2021).

Sidang paripurna itu dipimpin langsung ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, didampingi wakil ketua Usman Suhuriah dan Abdul Halim, hadir pada acara itu Sekprov.Sulbar Muh.Idris. Sementara Wagub Sulbar Enny Anggraeni Anwar hadir secara virtual.
 
Mewakili Gubernur Sulbar Sekprov Muh Idris menjelaskan secara gamblang terkait postur APBD-P tahun 2021. Pada kesempatan itu, Muh Idris juga menjawab satu persatu pertanyaan yang dilayangkan Fraksi yang ada di DPRD Sulbar.

Dia menjelaskan, pada umummya APBD-P 2021 ini terjadi penurunan jumlah pendapatan daerah, hal itu diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene Januwari 2021 lalu.

“PAD kita turun akibat adanya bencana alam gempa bumi yang merusak sarana dan prasarana pendukung sehingga tidak dapat dimaksimalkan. Target pendapatan di RSUD Sulbar dari 43 M berkurang menjadi 23 M saja, dana DAK kita juga berkurang sekitar 32 M,” jelas Idris.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar Rayu berharap agar pemprov bekerja lebih maksimal lagi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan barang atau aset milik daerah.

Menurut anggota komisi III ini banyak barang dan aset milik daerah tidak dimaksimalkan dengan baik. Padahal ini bisa menggenjot PAD. Seperti alat berat, tempat wisata, kantor perwakilan, dan sejumlah barang milik daerah lainnya.

Rayu juga meminta agar pemprov tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan saja, namun harus mampu membenahi sumber-sumber pendapatan seperti di sektor pertanian dan perkebunan.