Artikel.news, Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan penanganan pasca gempa Sulawesi Barat yang dilaksanakan di kantor sementara DPRD Sulbar, Mamuju, Rabu (25/8/2021).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi, dihadiri oleh Ketua Komisi III Andi Muslim Fattah, Ketua Komisi IV H Sudirman, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Sedangkan OPD yang hadir adalah Kepala BPKD Sulbar Hasanuddin, Dinas PUPR Prov. Sulbar, BPBD Prov. Sulbar, BPBD Kab. Mamuju dan beberapa OPD terkait. Serta para koalisi masyarakat sipil Sulbar.

Adapun yang disampaikan oleh perwakilan dari Koalisi masyarakat sipil yaitu menyampaikan kekecewaan dari masyarakat sipil terhadap pemerintah provinsi karena Sekretaris Provinsi Sulbar tidak hadir dalam RDP ini untuk memberikan keputusan. Juga terkait dengan janji BPBD Kabupaten bahwa akan diberikan SOP mitigasi bencana tetapi sampai saat ini belum juga diberikan.

Ronal Umar selaku kepala Lingkungan Talange Kecamatan Tappalang, Mamuju,   menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di lingkungan Talange itu sebagian besar masih tinggal di dalam tenda jadi kami berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan itu, karena tenda yang diberikan oleh relawan itu sudah hancur. 

"Selain itu saya juga meminta kepada pemerintah agar anggaran dana untuk pembebasan lahan dibagi rata ke semua wilayah yang terdampak bencana Gempa termasuk daerah kami," ujarnya..

Dari OPD kabupaten menyampaikan bahwa akan melakukan pembukaan rekening dari kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan secara bertahap dan akan segera melakukan penyaluran secepatnya kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dan terkait dengan tahap dua akan dilakukan pada tahun depan karena jumlahnya lebih banyak dari tahap pertama.

Ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi memberikan masukan kepada koalisi masyarakat sipil untuk saling bahu membahu dalam mengatasi pasca bencana alam yang ada di Sulbar.

Juga untuk masalah bantuan relokasi lahan yang belum terealisasikan itu, karena memang tidak ada lokasi untuk membangun hunian tetap. Jadi diharapkan kepada masyarakat bisa bekerja sama.