Selasa, 03 Agustus 2021 - 18:58 WIB
Seluruh pimpinan DPRD yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil kompak hadir pada rapat paripurna pengusulan hak interpelasi DPRD Sulbar terhadap Gubernur Sulbar.
Artikel.news, Mamuju - Seluruh pimpinan DPRD yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil kompak hadir pada rapat paripurna pengusulan hak interpelasi DPRD Sulbar terhadap Gubernur Sulbar.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar di Mamuju pada Senin (2/8/2021). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Suraidah Suhardi, didampingi tiga wakil ketua, yaitu Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim.
Hak Interpelasi dewan ini disetujui oleh semua fraksi di DPRD Sulbar kecuali fraksi Partai Gerindra.
Salah satu inisiator pengusul hak interpelasi, Hatta Kainang dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, hal yang menjadi dasar utama interplasi adalah karena Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak mau menandatangani SK hibah yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang terdampak bencana di Sulbar.
Menurut Hatta, Sejak Januari hingga Juli 2021, BTT (belanja tak terduga) oleh Pemprov Sulbar baru terealisasi sekitar Rp1,5 miliar, sisa Rp14 miliar lebih yang belum terbelanjakan.
Belanja barang dan jasa dalam APBD 2021, komponen Belanja barang dalam APBD 2021, Rp664.884.485.337,00, realisasi Rp99.011.677.670,00, persentase 14,89 persen. Komponen Belanja hibah dalam APBD 2021 Rp251.491.146.900, realisasi Rp.1.598.301.000,00, persentase 0,64 persen,
Komponen belanja bantuan sosial dalam APBD 2021 Rp 5.273.950,00, realisasi 0. Komponen belanja modal dalam APBD 2021 Rp358.346.816.028,00, realisasi Rp21.887.827.217,00, persentase 6,11 persen.
Komponen belanja bantuan tidak terduga dalam APBD 2021 Rp.15.785.298.144,00, realisasi Rp.1.519.955.875,00 dengan presentase 9,63 persen. Komponen belanja bantuan transfer ke daerah dalam APBD 2021 Rp 178.699.488.147,00, realisasi Rp78.503.765.642,00, persentase 43,93 persen.
"Ini adalah data laporan semester 1 yang diserahkan pada 12 juli 2021," ungkap Hatta.
Sebelum mengtuk palu pengesahan hak Interpelasi, ketua DPRD mempersilahkan semua fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Semua fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan fraksi lainnya menyatakan setuju, kecuali fraksi Gerindra.
- Melalui Pemutakhiran Data SI-ASN, BKPSDM Sulbar Perkuat Penerapan Manajemen Talenta
- Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima Kunjungan LKS Kasih Ibu Mamuju, Diskusi Tentang Program Rehabilitasi Sosial
- BPBD Sulbar Berkoordinasi Intensif dengan BPBD Majene, Terkait Angin Kencang yang Sebabkan Kerusakan Sarana Perkantoran
- Matangkan Agenda Safari Ramadhan 2026, Pemprov Sulbar Bakal Salurkan Ribuan Sembako di Enam Kabupaten
- Dinas PUPR dan DKP Sulbar Rakor Lintas Sektor Bersama Kementerian Agraria, Bahas Sinkronisasi Ruang Laut dan Darat
- Merit System Diterapkan di 2026, Sekda Sulbar Tekankan Akurasi Data ASN
| Laporan | : | Faisal |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Gelar Unjuk Rasa di KPP Pratama Mamuju, Aliansi Mahasiswa dan OKP Tuntut Pencopotan Kepala Kantor Pajak
- Bukit Sukun Jadi Primadona Hiking dengan View Laut dan Kota Mamuju
- Kapolresta Mamuju Pimpin Langsung Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari 2026
- Ingin Pastikan Program Koperasi Merah Putih Berjalan Lancar, Pemprov dan Kejati Sulbar Bangun Kerja Sama
- Gubernur Sulbar Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
![Gelar Unjuk Rasa di KPP Pratama Mamuju, Aliansi Mahasiswa dan OKP Tuntut Pencopotan Kepala Kantor Pajak]()
-
