Artikel.news, Mamuju - Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar, Rayu SE, menilai banyak hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2020. Ada sejumlah hal prinsip yang harus dijelaskan Gubernur Sulbar yang selama ini tidak disampaikan secara terbuka kepada DPRD Sulbar.

Salah satu hal yang sangat prinsip menurut Rayu, adalah peminjaman dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar Rp37 miliar pada tahun 2020, yang tidak melibatkan DPRD sama sekali. Padahal, ini merupakan hal yang sangat urgen karena terkait peminjaman yang nantinya menggunakan dana APBD dalam pengembaliannya.

"Peminjaman dana PEN oleh Pemprov Sulbar ke pemerintah pusat, tentunya pengembaliannya nanti menggunakan dana APBD. Kalau berbicara APBD, maka sudah seharusnya DPRD terlibat. Karena pembahasan mengenai dana daerah, adalah kewenangan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah," jelasnya

Hal ini disampaikan Rayu untuk memberikan tanggapan pada penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar Tahun 2020. Penjelasan gubernur ini disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Sulbar di kantor sementara DPRD Sulbar, di Mamuju, Senin (14/6/2021).

Jalannya paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah. Sedangkan dari Pemprov Sulbar, hadir Sekprov Sulbar Muhammad Idris mewakili Gubernur Ali Baal Masdar.

"Banyak hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan APBD tahun 2020. Salah satunya adalah peminjaman dana PEN, juga anggaran Covid-19 yang belum dikelola maksimal. Juga angka silpa tahun anggaran 2020 cukup tinggi. Ini harus betul-betul dijelaskan oleh gubernur," kata Rayu.

Selain itu, adanya sejumlah temuan atau rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar. Setidaknya ada 18 temuan BPK RI yang harus ditindaklanjuti.

Sedangkan tentang angka silpa yang tinggi, menurut Rayu, hal ini secara otomatis banyak uang daerah yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu Ia mendorong agar pemprov lebih maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga ke depan silpa terlalu tinggi.

"Pokoknya, rata-rata seluruh fraksi memberikan banyak catatan terhadap kinerja gubernur pada tahun anggaran 2020. Banyak hal yang perlu dievaluasi. Ini perlu kami ingatkan gubernur agar memperbaiki kinerjanya dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di pemprov. Ini demi kebaikan bersama dan kemajuan daerah yang kita cintai ini," pinta legislator tiga periode ini.