Artikel.news, Mamuju - Komisi IV DPRD Sulbar melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Prov.Sulbar dengan agenda pembahasan Laporan Keterangam Pertanggungjawan (LKPJ) Pemprov ulbar tahun anggaran 2020.

Pada rapat tersebut teruangkap sejumlah persoalan krusial pada Dinas Kesehatan Sulbar seperti banyaknya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) atau banyaknya dana yang tidak dibelanjakan ditahun 2020. 

Sementara itu di sisi lain, terdapat program yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada anggaran seperti pengoperasian mobil PCR Covid-19 yang tidak dapat difungsikan.

Adanya tunggakan hutang pembayaran BPJS Kesehatan PBI sebesar Rp2 miliar dan tidak adanya honor tenaga posyandu dan penyuluh sehingga program pengentasan gisi buruk dan stanting tidak dapat dijalankan.

Menanggapi sejumlah persoalan tersebut, ketua komisi IV DPRD Sulbar H Sudirman menilai bahwa Pemprov Sulbar tidak serius mengurus bidang kesehatan. 

Ketua DPD Partai Golkar Mamasa ini mengatakan bahwa banyaknya Silpa pada dinas kesehatan membuktikan bahwa kinerja dinas Kesehatan buruk dan sangat merugikan masyarakat di daerah ini.

“Dari sekitar 88 miliar anggaran yang dikelola dinas Kesehatan yang terealisasi tidak cukup 80 persen, artinya ada Silpa sekitar 20 persenan. Kalau ada anggaran yang tidak terpakai maka yang rugi adalah masyarakat, karena dana itu untuk masyarakat Sulbar,” kata Sudirman saat memimpin rapat, Selasa (20/4/2021).

Ia menilai banyaknya Silpa itu diakibatkan oleh tidak adanya perencanaan yang baik dan tidak jalannya kordinasi. Karena itu Ia meminta ditahun 2021 ini hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi.

“Program pengentasan gizi buruk dan stanting tidak dijalankan karena alasan anggaran tidak cukup, sementara Silpanya banyak, ini kan tidak rasional, saya minta bidang-bidang agar membangun berkordinasi dengan bidang perencanaan dan keuangan suapaya hal ini tidak terjadi kembali.” Jelasnya.

Legislator asal Mamasa itu merinci item kegiatan atau program pada Dinas Kesehatan yang menimbulkan Silpa atau anggaran yang tidak dapat dibelanjakan.

“Program pengadaan obat, Kegiatan upaya kesehatan masyarakat rp.300 juta, Biaya listrik dan air yang tidak terpakai sebesar Rp390 juta. Biaya administrasi perkantoran yang tidak terpakai sebesar Rp300 juta dan banyak kegiatan lainnya. Ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kesehatan buruk. Belum lagi soal pembiayaan BPJS PBI yang tahun ini tidak dianggarkan oleh dinas Kesehatan Sulbar,” jelasnya.