Artikel.news, Mamuju - Data merupakan hal yang sangat penting dipedomani oleh kabupaten maupun provinsi dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Hal itu dikemukakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sulbar Gede Hedrayana dan rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa (16/3/2021).

Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan, Pemprov Sulbar dan kabupaten yang terdampak gempa kembali memulai pembangunan  dari awal. Pembangunan tersebut dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan rumah warga masyarakat yang berdampak baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dan untuk merancang pembangunan  sarana dan prasaran tersebut, semua  membutuhkan data yang akurat.  

"Kalau kita membangun tanpa data itu namanya ngawur, dan tentunya dalam  penyiapan data memang sulit. Tapi kita akan lebih sulit lagi membangun tanpa adanya data , jelas gubernur yang akrab disapa ABM, melalui rilis.

Kepala BPS Sulbar Gede Hedrayana menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka audiensi pertama Kepala BPS Sulbar kepada Gubernur Sulbar sekaligus melaporkan keberadaan indikator-indikator ekonomi pembangunan yang membahas tentang data sektoral dan data kependudukan satu data Indonesia.

"Kiranya kerjasaama yang baik antara Pemprov dan BPS Sulbar dapat terus dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi harapan dari Gubernur Sulbar dapat terlaksana dengan baik demi mencapai kemajuan Sulawesi Barat secara bersama. Respon dan arahan Gubernur Sulbar sangat luar biasa dan hal itu menjadi pedoman kami dimasa-masa selanjutnya," ujar Gede.

Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin Sanusi menyampaikan,  pada tahun 2020 Kominfo Sulbar telah memulai program pusat dengan pilot project Meta Data Sektoral yang dinilai sangat sinkron dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

"Jadi meta data itu sudah ada kita sepakati, dan menariknya pemerintah Pusat belum mempunyai meta data yang jelas dan baku sehingga Pemprov Sulbar memulai hal baru tersebut dan menjadi pilot projek data-data yang ada di OPD," kata Safaruddin.

Untuk itu, lanjut Safar, diperlukan keseragaman secara bersama di berbagai OPD lingkup Pemprov Sulbar, sehingga tidak terjadi kembali  perencanaan yang tidak menggunakan data sektoral yang ada di kominfo, walaupun menurutnya data sektoral berasal dari OPD namun  OPD terkait tidak dapat menggunakan data tanpa sepengetahuan Dinas Kominfopers.

Dalam pertemuan tersebut, juga hadir Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Ilham Borahima, dan undangan lain.(farid/kominfo)