Artikel.News, Mamuju - Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar Rayu SE berharap Pemprov Sulbar segera menindaklanjuti rekomendasi dari pansus terkait penanganan pasca gempa bumi di Sulbar. Apalagi rekomendasi tersebut disampaikan secara resmi pada rapat paripurna DPRD Sulbar.

"Ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh pemprov karena DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi melalui rapat paripurna. Kondisi masyarakat harus betul-betul terjamin setelah terjadinya gempa. Demikian pula kebutuhan dan tempat tinggal mereka harus betul-betul diperhatikan pemerintah," kata Rayu, Selasa (9/3/2021).

Apalagi, tambah Rayu, pada paripurna tersebut, Gubernur Sulbar hadir langsung dan mendengarkan semua rekomendasi yang disampaikan oleh tiga pansus yang dibentuk oleh DPRD.

DPRD Sulbar menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Tahap Pertama Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dan Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, serta Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik.

Rapat paripurna yang berlangsung di Tenda Darurat DPRD Sulbar, Senin (8/3/2021) ini, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Sedangkan jalannya paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Suraidah Suhardi didamping dua wakil ketua DPRD yaitu Abdul Halim dan Abdul Rahim.

Suraidah mengatakan, Pansus DPRD Sulbar dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan, monitoring, mengumpulkan data, dan menyerap informasi serta melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sulbar serta instansi terkait dalam melaksanakan percepatan koordinasi/konsultasi kepada setiap pemangku kepentingan.

"Pansus memulai menyusun rencana kerja mulai dari rapat - rapat, hingga melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran logistik ke wilayah-wilayah yang terkena dampak, serta melakukan pertemuan dengan Pemkab Mamuju dan Pemkab Majene," ucap Suraidah.

Juru Bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Firman Argo Waskito menyampaikan beberapa poin, yaitu mendesak pemerintah provinsi segera berkoordinasi ke pemerintah pusat agar mengeluarkan Inpres Percepatan Pemulihan. 

Selanjutnya, menyediakan rumah layak huni bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara korban bencana berhak memperoleh rumah layak huni.

Kemudian, standar penetapan rehabilitasi dan rekontruksi harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kajian akademik yang dibutuhkan serta kelakayakan pemanfaatan dengan pertimbangan, serta diharapkan Pemprov Sulbar dalam percepatan penanganan pasca gempa agar segera membuat Rencana Rehabiltasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) dan membuat dalam bentuk payung hukum agar segera menyurat ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.

Sementara itu, Juru Bicara Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, Muhammad Hatta Kainang berharap perhatian serius bagi seluruh stakeholder terkait khususnya bagi Pemprov Sulbar. 

Menurut Hatta Kainang, manajemen penanganan dan penanggulangan bencana terkesan masih kurang siap dan belum terpola dengan baik. Begitu juga dengan bantuan dari luar yang masuk, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang, sangat terlihat bahwa pengelolaan dan penyaluran bantuan juga masih belum efektif, begitu halnya dengan upaya percepatan pemulihan ke depan.

"Kami ingin melihat bagaimana desain percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Tentunya ini butuh percepatan dan akselerasi mengingat kebutuhan masyarakat akibat bencana ini sangat mendesak, belum lagi keterbatasan akibat Pandemi Covid-19," jelasnya.