Artikel.news, Mamuju - Ketua komisi IV DPRD Sulbar H Sudirman sangat kecewa terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Pasalnya, hingga memasuki bulan Maret, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) belum rampung.

Padahal DPA ini yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program kerja atau kegiatan di seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), dan juga menjadi syarat untuk pencairan anggaran.

Kekecewaan ini disampaikan Sudirman saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2021, Selasa (2/3/2021). Sejumlah mitra komisi IV diminta menyampaikan program dan realisasi anggaran mereka. Ternyata belum ada yang berjalan karena tiap OPD belum punya DPA.

"Ini sudah masuk bulan Maret, kenapa DPA belum jadi. Bagaimana mau ada realisasi anggaran kalau DPA-nya saja belum rampung. Kalau kita berhitung bulan, maka sisa waktu maksimal belerja OPD hanya sekitar 8 atau 9 bulan saja," kata Sudirman.

Ketua Partai Golkar Mamasa ini mengaku pesimis APBD Sulbar dapat terealisasi dengan baik jika kondisinya masih seperti ini. Ia khawatir APBD Sulbar tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dan berujung menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

"kalau begini ceritanya maka APBD Sulbar, uang daerah ini tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Jujur sebagai ketua komisi saya sangat kecewe," ujarnya.

Sudirman pun mendesak Gubernur Sulbar agar lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya, mengawasi TAPD dan memonitor eluruh OPD sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali terjadi.

"Saya mendesak pak Gubernur agar menegur dan mengevaluasi bawahannya. Sulbar tidak akan bisa Maju dan Malaqbi sesuai dengan visi-misi Gubernur kalau TAPD dan OPD-nya tidak becus bekerja," kata Sudirman.