Artikel.news, Mamuju - Gedung Kantor Gubernur Sulbar hancur total akibat guncangan gempa bumi magnitudo 6,2 beberapa waktu lalu. Makanya, untuk pemanfaatan jasa cleaning service (petugas pembersihan) harus menunggu assesment dari instansi terkait dan ada jaminan bahwa gedung tersebut sudah betul-betul aman untuk ditempati.

Hal ini dikemukakan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sulbar Ansar Malle, Selasa (9/2/2021). 

Menurut Ansar, pemanfaatan jasa cleaning service melalui proses lelang dan ruang lingkup kerjanya meliputi gedung utama dan wings dari kantor gubernur.

"Sekarag gedung utama itu sudah hancur dan gedung wings sudah tidak digunakan lagi untuk berkantor, jadi untuk sementara kami tunda pelaksanaannya (lelang jasa cleaning service) sambil menunggu perkembangan selanjutnya," jelasnya

Ansar menambahkan, kondisi gedung wings juga saat ini mengkhawatirkan dan kemungkinan bisa ikut roboh juga. Jika dipaksakan ada cleaning service yang bekerja di gedung wings tersebut, maka keselamatan mereka bisa terancam.

"Saat ini tidak ada jaminan kelayakan gedung sebelum ada assesment dari pihak yang ditunjuk. Makanya, bisa membahayakan jiwa cleaning service yang bekerja disitu," katanya.

Selain itu, tambah Ansar, Untuk jasa cleaning service tidak sama dengan tenaga kontrak atau PTT yang perorangan, melainkan harus lewat pihak ketiga dan melalui proses tender.

Olehnya itu, pihaknya harus berhati-hati dalam mengambil sikap. Jangan sampai dipaksakan untuk berjalan tapi di tengah jalan muncul masalah hukum.

"OPD-OPD yang berkantor di gedung Wings anggaran cleaning service tetap melekat di Biro Umum. Jadi wajarlah jika OPD ingin ada tenaga-tenaga cleaning service yang bekerja. Maka saya minta kita bersabar dulu sambil menunggu hasil Assesment untuk kelayakan gedung itu," jelas Ansar.

Ia menambahkan, pihaknya juga siap menjelaskan kepada pihak-pihak terkait seperti DPRD terkait permasalahan cleaning service ini. 

"Kan ada pansus DPRD yang dibentuk. Kami siap menjelaskan kepada DPRD melalui pansus, agar semuanya terang benderang terkait kebijakan memutuskan semntara kontrak cleaning service yang melekat di Biro Umum. Agar kami sebagai eksekutif dengan pihak legislatif dapat bersinergi khususnya dalam kebijakan-kebijakan yg berhubungan dengan masyarakat secara langsung," jelas Ansar.